Isu Pemakzulan Gibran Menguat, PKS Hormati Aspirasi Purnawirawan TNI

TASIKMALAYA – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi mengirim surat kepada DPR dan MPR RI untuk meminta proses pemakzulan dimulai.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai pertama yang merespons dinamika tersebut dengan menekankan pentingnya jalur konstitusional dalam menyikapi usulan itu.

Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf, menyatakan bahwa partainya menghormati aspirasi para purnawirawan TNI yang mengajukan pemakzulan, dan melihatnya sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.

“Kami menghormati berbagai dinamika politik yang ada, termasuk aspirasi dari para purnawirawan yang tentu memiliki kepedulian tinggi terhadap bangsa,” ujar Muzzammil dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip tempo.co, (7/6/2025).

Namun, Muzzammil menegaskan bahwa PKS hanya akan terlibat jika proses pemakzulan dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme konstitusional yang berlaku.

“PKS bekerja secara konstitusional. Jika memang ada proses yang resmi dan sah menurut hukum, maka kami akan menilai dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi,” katanya.

Surat bertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua DPR dan MPR RI periode 2024–2029 itu ditandatangani oleh sejumlah tokoh militer purnawirawan, seperti:

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi
Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan
Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto
Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

Isi surat tersebut menyerukan agar MPR memulai langkah pemakzulan terhadap Gibran atas dugaan pelanggaran etik dan moral selama proses pencalonan dalam Pilpres 2024 yang dinilai penuh kontroversi. Namun, hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pimpinan DPR maupun MPR.

Meski membuka diri terhadap dinamika tersebut, PKS tetap menyerukan stabilitas politik dan berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membawa keberhasilan bagi bangsa.