TASIKMALAYA – Polemik insentif ribuan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Tasikmalaya akhirnya menemukan titik terang.
BACA JUGA : Donuts Racing Sabet Juara Umum, Bawa Pulang BBM Gratis Rp50 Juta & Tiket MotoGP Mandalika
Kepala Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya, Roni A. Ks, menjelaskan bahwa pemberian insentif Linmas diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Namun, realisasi pembayaran sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
“Dalam aturan memang disebutkan Linmas berhak mendapat insentif dan jaminan asuransi. Satpol PP hanya mengelola insentif, sementara asuransi kesehatan harus dikoordinasikan dengan Dinas Sosial,” kata Roni, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, insentif Linmas sebaiknya dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), mengingat pengangkatan Linmas merupakan kewenangan kepala desa.
“Setiap desa punya kebijakan berbeda, ada yang hanya lima orang, ada yang lebih. Jadi memang tidak merata,” ujarnya.
Roni mengungkapkan, Pemkab Tasikmalaya sempat mengupayakan insentif dari tingkat kabupaten, tetapi terkendala masalah fiskal. Ia berharap ke depan ada Peraturan Bupati (Perbup) yang dapat menyeragamkan standar penganggaran.
Persoalan ini juga mendapat perhatian DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Komisi I DPRD, Andi Supriyadi, mengatakan pihaknya sudah melayangkan nota ke pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada bupati.
“Kami harap ada langkah cepat Pemkab menyelesaikan persoalan insentif dan BPJS kesehatan Linmas,” ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, membenarkan nota tersebut dan berjanji segera meneruskannya kepada bupati.
“Kami berharap ada solusi agar insentif dan BPJS kesehatan Linmas bisa segera direalisasikan,” katanya.
Meski dua bulan terakhir insentif belum cair, semangat pengabdian anggota Linmas tetap tinggi. Saat kebakaran melanda Kampung Borolong, Singaparna, dini hari tadi, mereka tetap sigap membantu warga memadamkan api yang melahap lima rumah. (rzm)
