TASIKMALAYA – Aktivitas pedagang bensin eceran di sejumlah wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, kini diwarnai keresahan. Mereka mengaku kerap didatangi sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kemudian mempertanyakan legalitas usaha hingga diduga meminta uang dalam jumlah besar.
Keluhan tersebut mencuat setelah sejumlah pedagang kecil di wilayah Tasikmalaya Selatan mengaku mengalami intimidasi. Bahkan, uang yang diminta oleh oknum tersebut disebut-sebut mencapai puluhan juta rupiah.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi, mengatakan dirinya menerima banyak aduan dari para pedagang bensin eceran yang merasa tidak nyaman dengan kedatangan orang-orang tersebut.
Menurut Dedi, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena pedagang bensin eceran umumnya merupakan pelaku usaha kecil dengan keuntungan yang sangat terbatas.
“Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di wilayah Tasikmalaya Selatan, kehadiran para oknum ini ujung-ujungnya malah meminta sejumlah uang yang nilainya hingga puluhan juta rupiah,” ungkap Dedi, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, keuntungan pedagang bensin eceran rata-rata hanya berkisar Rp500 hingga Rp1.000 per liter. Pendapatan tersebut masih harus dipotong biaya transportasi dan operasional untuk membeli BBM ke SPBU.
Kondisi itu membuat Dedi menyayangkan jika usaha kecil masyarakat justru menjadi sasaran intimidasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dedi menilai keberadaan pedagang bensin eceran memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari SPBU.
Di sejumlah wilayah pelosok Kabupaten Tasikmalaya, warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan BBM. Karena itu, keberadaan penjual bensin eceran menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan bahan bakar sehari-hari.
Manfaatnya juga dirasakan para nelayan yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas melaut.
“Masyarakat sebenarnya merasa sangat terbantu dengan hadirnya pedagang bensin eceran ketimbang harus pergi jauh ke SPBU. Selain warga biasa, keberadaan mereka juga sangat menopang ribuan nelayan yang setiap hari menggantungkan kebutuhan BBM untuk melaut mencari ikan,” jelasnya.
Sebagai sesama pelaku usaha bensin eceran, Dedi mengaku belum pernah mengalami langsung kedatangan oknum tersebut. Meski demikian, ia menyatakan keberatan jika praktik intimidasi terhadap pedagang kecil terus berlangsung.
Ia pun meminta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut dugaan pemerasan tersebut.
SPBU Cipatujah Tegaskan Pengisian BBM Jeriken Sesuai Prosedur
Keresahan serupa juga dirasakan pengelola SPBU Cipatujah. Mereka mengaku terganggu dengan kedatangan sejumlah orang yang mengaku sebagai wartawan dan mempertanyakan pelayanan pembelian BBM menggunakan jeriken.
Pengawas SPBU Cipatujah menegaskan bahwa pelayanan pembelian BBM menggunakan jeriken di tempatnya bukan dilakukan sembarangan. Pembelian tersebut hanya dilayani bagi konsumen yang memiliki surat rekomendasi resmi dari instansi terkait.
Beberapa di antaranya merupakan rekomendasi UPTD untuk kebutuhan nelayan dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian.
“Kami bisa layani (pengisian jeriken) karena mereka itu memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait. Ada yang dari UPTD khusus untuk peruntukan nelayan, dan dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk sektor pertanian,” terangnya.
Menurutnya, petugas SPBU sudah berulang kali menjelaskan mekanisme pelayanan tersebut kepada pihak yang datang. Bahkan, konsumen yang membeli BBM untuk kebutuhan melaut dan bertani juga turut dimintai keterangan.
Ia memastikan jumlah pengisian BBM disesuaikan dengan kuota dan peruntukan yang tercantum dalam surat rekomendasi.
Namun, penjelasan tersebut dinilai belum cukup. Orang-orang yang mengaku dari media itu disebut masih melontarkan berbagai pertanyaan lain hingga membuat petugas dan pelanggan merasa tidak nyaman.
“Kami sudah mempertegas bahwa kami melayani karena sesuai prosedur yang sudah mereka tempuh, terutama dari segi pengisian yang disesuaikan dengan peruntukannya,” ujarnya.
Pihak SPBU berharap persoalan tersebut segera ditangani aparat berwenang agar pelayanan BBM bagi nelayan dan petani tidak terganggu.
Polres Tasikmalaya Siapkan Penanganan Dugaan Pemerasan
Menanggapi keresahan tersebut, Polres Tasikmalaya memastikan telah menerima informasi dan pengaduan masyarakat terkait dugaan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan maupun LSM.
Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Papa Rihi melalui Kasi Humas Polres Tasikmalaya, AIPDA Triana Anggasari, S.H., membenarkan adanya pengaduan dari masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Tasikmalaya.
“Benar, kami telah menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat pesisir terkait adanya keresahan terhadap oknum tersebut,” kata Triana saat dikonfirmasi, Sabtu (14/11/2026).
Ia memastikan keluhan masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian, khususnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya.
“Informasi dan pengaduan masyarakat ini akan segera ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Tasikmalaya,” tegasnya.
Masyarakat pun berharap aparat segera mengusut dugaan pemerasan tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan menghadirkan aturan yang memberikan kepastian hukum bagi distribusi dan penjualan BBM di wilayah pelosok.
Dedi mengusulkan agar setiap desa memiliki minimal satu gerai penjualan BBM resmi yang dikelola koperasi atau pemerintah desa bekerja sama dengan pihak terkait.
Dengan begitu, kebutuhan energi masyarakat, khususnya nelayan dan petani, dapat terpenuhi melalui jalur distribusi yang legal, aman, dan mudah dijangkau. (LS)
