TASIKMALAYA – Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyoroti masalah berulang dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ia menilai sistem ini bermasalah dan perlu diaudit secara menyeluruh. Puan juga mendesak agar praktik pungutan liar, suap, hingga jual beli kursi di sekolah diberi sanksi tegas.
“Masalahnya setiap tahun sama saja. Orang tua antre sejak subuh, sistem online bermasalah, domisili siswa diperdebatkan, bahkan pungli sudah dianggap biasa oleh sebagian kepala daerah,” ujar Puan dalam pernyataannya, (17/6/2025), dikutip dari detik.com.
BACA JUGA : 5 Sistem Pendidikan Paling Aneh di Dunia: Dari Sekolah Terapung hingga Sekolah Peri
Menurut Puan, kekacauan ini bukan sekadar persoalan teknis atau administrasi, tapi sudah menyangkut hak dasar anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan secara adil dan layak.
“Ini bukan lagi gangguan musiman. Ini cerminan dari krisis tata kelola pendidikan yang dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun,” katanya.
Puan juga menyoroti sistem zonasi yang kerap merugikan siswa. Banyak anak tidak diterima di sekolah yang letaknya sangat dekat dari rumah mereka hanya karena kendala teknis dalam sistem zonasi digital.
“Bayangkan, sekolah hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumah, tapi anak tidak bisa masuk karena sistem. Ini bukan sekadar soal keadilan yang dilukai, tapi juga masa depan mereka,” tegasnya. (*)
