TASIKMALAYA – Massa aksi unjuk rasa menggelar dengar pendapat bersama anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya di Gedung DPRD, Senin malam (1/9/2025).
Korlap aksi, Ahmad Ripa, menegaskan bahwa salah satu tuntutan massa adalah mendukung penegakan hukum terhadap pelaku yang melindas pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta. Mereka juga meminta Presiden serta Ketua DPR-RI mengeluarkan abolisi bagi massa aksi yang telah ditahan.
“Mungkin poin pentingnya kita mendukung penegakan proses hukum yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku. Selain itu, kami meminta Presiden dan Ketua DPR-RI untuk mengeluarkan abolisi bagi massa aksi yang ditahan,” ujar Ahmad kepada awak media.
BACA JUGA : Demo Tiga Gelombang di Tasikmalaya Berjalan Aman, Puluhan Pelajar Terjaring
Lebih lanjut, Ahmad menambahkan bahwa massa juga membawa isu-isu daerah, di antaranya terkait perempuan, desa, lingkungan, kebudayaan, hingga persoalan anggaran.
“Itu harus diselesaikan dan kepada Bupati serta Wabup bisa menindaklanjuti. Kami apresiasi anggota dewan berkenan hadir mendengarkan aspirasi, bukan hanya dicatat tetapi juga direalisasikan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti. Ia menyoroti persoalan pajak, aset, dan terutama transparansi anggaran.
“Paling utama soal anggaran yang harus transparan. Segala sesuatu yang diketuk harus disampaikan ke masyarakat. Mereka punya kekesalan karena sering kali kita dianggap tertutup,” ucap Budi. (rzm)
