TASIKMALAYA – Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait kondisi pepohonan di sepanjang jalur nasional yang melintasi wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Ia mendesak agar segera dilakukan pemangkasan maupun penebangan pohon-pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
BACA JUGA : Pohon Beringin di Cisayong Kembali Tumbang, Camat Soroti Respons Lambat Dinas Provinsi
Desakan itu muncul menyusul insiden pohon tumbang yang kembali terjadi di jalur vital tersebut, hanya beberapa waktu setelah peristiwa serupa menelan korban jiwa.
“Belum ditindaklanjuti permintaan pemangkasan, sudah terjadi lagi pohon tumbang. Yang pertama itu sempat memakan korban tewas,” ungkap Asep Sopari, Rabu (8/10/2025).
Beruntung, pada kejadian terakhir tidak ada korban jiwa. Namun, menurutnya, hal itu tidak boleh membuat semua pihak lengah.
“Jangan sampai menunggu korban lagi baru ditangani,” tegasnya.
Wabup menjelaskan, secara kewenangan, penanganan pohon di jalur nasional merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Namun, karena situasi darurat dan faktor keselamatan publik, Pemkab Tasikmalaya memutuskan untuk turut berinisiatif mengambil langkah cepat.
“Atas aduan masyarakat, perwakilan dari PU Jawa Barat bersurat ke kita, ke BPBD untuk meminta bantuan peralatan,” tutur Asep Sopari.
Langkah tersebut ditempuh agar penanganan bisa dilakukan secepat mungkin tanpa membebani keuangan daerah yang terbatas.
“Nanti akan kami komunikasikan teknisnya seperti apa. Supaya juga jangan membebani SKPD kita karena keterbatasan anggaran. Kalau sepenuhnya dibebankan ke daerah, ya berat,” jelasnya.
Meski kewenangan dan pendanaan berada di tangan Pemerintah Pusat, Pemkab Tasikmalaya siap memimpin aspek pengamanan dan teknis di lapangan saat proses pemangkasan atau penebangan dilakukan.
“Saya akan mewakili BPBD karena ketika pengerjaan itu berlangsung, lingkungan sekitar juga harus aman,” ujarnya.
Untuk itu, Satpol PP akan dilibatkan dalam pengamanan lokasi, sementara masyarakat di sekitar titik pengerjaan akan dilokalisir guna menghindari kerumunan dan potensi bahaya.
Asep menegaskan pentingnya koordinasi lintas pihak agar pelaksanaan berjalan aman dan cepat.
“Tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan provinsi di pemerintah provinsi. Tapi keselamatan masyarakat tetap jadi prioritas utama,” tegasnya.
Dengan langkah cepat ini, Pemkab Tasikmalaya berharap proses pemangkasan dan penebangan pohon berisiko tinggi segera direalisasikan sebelum ada korban jiwa berikutnya. (rzm)
