TASIKMALAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya memberikan apresiasi terhadap kinerja mantan Direktur Utama Perumda Tirta Sukapura, Dadih Abdul Hadi, yang dinilai berhasil membawa perusahaan daerah tersebut mencatatkan prestasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
BACA JUGA : Pemkab Tasikmalaya Perpanjang MoU Pendampingan Hukum dengan Kejari
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dani Fardian, menilai capaian Dadih patut dijadikan tolok ukur bagi direksi baru. Menurutnya, pada masa kepemimpinan Dadih, Perumda Tirta Sukapura berhasil meraih penghargaan dari BPKP Provinsi Jawa Barat dan membukukan laba bersih mencapai Rp 6 miliar pada periode 2023–2024.
“Di era Pak Dadih, kinerja Perumda Tirta Sukapura meningkat signifikan, meraih penghargaan dari BPKP Provinsi Jawa Barat, dan mencatatkan laba bersih hingga Rp 6 miliar. Ini patut diapresiasi,” ujar Dani, Senin (8/9/2025).
Dani menekankan agar pengisian jabatan direksi BUMD, khususnya Perumda Tirta Sukapura, dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan rekam jejak dan integritas calon. Hal ini penting agar capaian positif yang sudah diraih tidak terhenti dan dapat terus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Aep Syaripudin, menegaskan bahwa proses pengisian jabatan direksi di berbagai BUMD harus berjalan sesuai prosedur dan aturan.
Ia mengingatkan, setiap tahapan harus transparan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun gejolak di internal perusahaan.
“Kalau masa jabatan habis, penggantian memang harus segera dilakukan. Tapi prosesnya harus transparan dan sesuai aturan,” kata Aep.
Aep juga menyoroti pengunduran diri Direktur Perumda Tirta Sukapura yang dinilai mengejutkan. Menurutnya, hal itu menjadi momentum penting bagi Pemkab Tasikmalaya untuk memastikan pengisian jabatan baru dilakukan dengan benar, sehingga tidak mengganggu kelangsungan operasional perusahaan daerah.
Dengan adanya perhatian dari DPRD, diharapkan Pemkab Tasikmalaya dapat memilih pemimpin BUMD yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan daerah sebagai motor penggerak ekonomi lokal. (rzm)
