Kesadaran masyarakat Jawa Barat membayar pajak kendaraan bermotor melonjak tajam. Setelah bertahun-tahun stagnan di kisaran 10–11 juta kendaraan per tahun, jumlah wajib pajak kini menembus lebih dari 12,5 juta kendaraan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai lonjakan tersebut terjadi karena meningkatnya kepercayaan publik, seiring masyarakat merasakan langsung manfaat pajak dalam bentuk perbaikan infrastruktur jalan.
Peningkatan jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor tersebut dinilai menjadi indikator menguatnya kepercayaan dan kesadaran publik terhadap pengelolaan pajak daerah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu mengemuka dalam diskusi Gubernur Jawa Barat bersama para kepala perangkat daerah yang membahas kinerja penerimaan pajak serta dampaknya bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, terdapat dua faktor utama yang mendorong lonjakan jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor di wilayahnya. Faktor pertama adalah manfaat pajak yang kini dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Dedi, dana pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat diwujudkan secara nyata melalui perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
“Ketika masyarakat melihat jalan-jalan yang mereka lalui setiap hari semakin baik, di situlah tumbuh kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar kembali kepada rakyat,” ujar Dedi.
Faktor kedua, lanjut Dedi, adalah meningkatnya kedekatan antara pemimpin daerah dengan masyarakat. Ia menilai gaya kepemimpinan yang komunikatif dan responsif mampu membangun rasa percaya publik terhadap pemerintah daerah.
“Masyarakat sekarang tahu dan merasa bahwa gubernurnya hadir. Bukan sekadar hadir di ruang digital, tetapi hadir dengan konten yang bermanfaat dan berdampak langsung bagi kepentingan masyarakat,” katanya.
Dedi kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan periode sebelumnya. Ia mengungkapkan, pada masa lalu Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki anggaran komunikasi dan informasi yang besar, lengkap dengan berbagai aplikasi serta media luar ruang seperti billboard. Namun, jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor tetap stagnan di kisaran 10–11 juta kendaraan per tahun.
BACA JUGA : Bupati Tasikmalaya Apresiasi ASN Purna Tugas, Serahkan Piagam hingga Tanda Kehormatan di Apel Pagi
“Sekarang, ketika biaya komunikasi tidak besar, tidak banyak billboard dan aplikasi, justru jumlah pembayar pajak naik menjadi 12,5 juta kendaraan, bahkan lebih,” ungkapnya.
Menurut Dedi, hal itu menunjukkan bahwa kesadaran publik tumbuh secara organik ketika masyarakat merasakan langsung manfaat pajak dalam bentuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan penerangan jalan umum (PJU).
“Kalau jalannya sudah terasa bagus, kesadaran publik itu tumbuh dengan sendirinya. Karena itu, kepercayaan rakyat ini harus terus dijaga,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur. Ia menilai pembangunan dasar seharusnya diprioritaskan ke wilayah pinggiran sebelum pusat kota.
“Pusat kota sudah terbiasa. Justru daerah pinggiran harus lebih dulu. Ketika jalan dan PJU di pinggiran bagus, kebahagiaan rakyat itu terasa sekali,” ujarnya.
Ia mengaku terharu melihat respons masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dasar tersebut. Menurutnya, rakyat merasakan kebahagiaan sederhana ketika kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
“Rakyat kita ini, dikasih jalan bagus saja sudah bahagia, dikasih PJU yang baik saja sudah bahagia,” katanya.
Terkait pembiayaan pembangunan, Dedi menegaskan pentingnya kehati-hatian agar pembangunan tidak membebani generasi mendatang melalui utang. Ia menilai pemimpin yang bertanggung jawab adalah yang berupaya menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat dalam masa kepemimpinannya.
“Kalaupun harus berjuang, harapannya jangan sampai meminjam. Kita berdoa saja, siapa tahu ada rezeki. Tiba-tiba ada yang datang membawa Rp1,5 triliun karena melihat jalan dan sekolahnya bagus. Memang hebat Jawa Barat,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap peningkatan jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor dapat terus berlanjut seiring konsistensi pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta terjaganya kepercayaan publik sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan. (*/LS)
