TASIKMALAYA – Proyek pembangunan gerai dan bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) senilai Rp1,1 miliar di Desa Cimanglid, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, kini menuai kritik tajam. Program nasional tersebut dinilai bermasalah lantaran lokasinya diduga mengancam sarana pendidikan dan melanggar aspek estetika lingkungan.
Bangunan KDMP itu berdiri tepat di depan SD 5 Cimanglid, menutup lapangan olahraga dan menghalangi akses utama menuju sekolah. Kondisi tersebut memicu keresahan guru, orang tua murid, hingga tokoh masyarakat.
Kepala SD 5 Cimanglid, Nanang S, mengungkapkan bahwa gedung KDMP dibangun terlalu rapat hanya menyisakan sekitar 1,5 meter jarak dari bangunan sekolah.
“Bangunan koperasi dapat menutup cahaya matahari dan membuat kelas-kelas menjadi gelap. Selain itu, akses menuju sekolah juga terhalang,” ujar Nanang.
Lapangan depan sekolah yang biasa digunakan untuk olahraga dan upacara bendera kini mulai tertutup bangunan proyek tersebut.
BACA JUGA : Culamega Soccer Akademi Juara Piala KDM 2025, Harumkan Tasikmalaya di Ajang SSB se-Jawa Barat
Nanang menegaskan pihak sekolah tidak menolak program KDMP, namun keberatan karena tidak pernah ada sosialisasi.
Pihak desa sebenarnya sudah mengusulkan lokasi alternatif yang dinilai lebih layak dan tidak mengganggu fasilitas pendidikan, tetapi rekomendasi itu justru tidak diindahkan oleh pihak pelaksana.
Tokoh masyarakat setempat, H. Asep, juga menyoroti lemahnya kajian lokasi pembangunan KDMP.
“Bangunan sekolah dan koperasi hanya diberi jarak 1,5 meter. Ini jelas tidak mempertimbangkan estetika dan kebutuhan pendidikan. Jangan sampai masa depan siswa dikorbankan,” tegasnya.
Kekhawatiran makin besar karena pada tahun 2026, SDN 4 Cimanglid dijadwalkan menerima bantuan pembangunan tujuh ruang kelas baru dan tempat ibadah. Pembangunan KDMP di titik yang bermasalah disebut dapat menghambat pengembangan fasilitas pendidikan tersebut.
Kepala desa disebut sudah menyiapkan lokasi pengganti yang strategis, namun opsi tersebut tetap tak diambil oleh pihak pelaksana proyek.
Masyarakat dan pihak sekolah kini mendesak pemerintah untuk mengaji ulang lokasi pembangunan KDMP agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kegiatan belajar-mengajar.
“KDMP jangan dipaksakan di titik yang mengganggu sarana pendidikan. Masih ada lokasi lain yang lebih aman,” tegas H. Asep.
