TASIKMALAYA – Pemerintah Kota Tasikmalaya terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
BACA JUGA : Tiga Nilai Utama Hari Pahlawan, Pesan Wali Kota Tasikmalaya untuk Generasi Penerus
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menegaskan hal tersebut saat membuka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) 2025 bertema “Strategi Bersama APH dan APIP dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Daerah” yang digelar di Hotel Aston Inn Tasikmalaya, (11/11/2025).
Menurut Viman, pengawasan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ia menilai, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
“Inspektorat sebagai APIP berperan penting dalam pengawasan sedini mungkin melalui sistem peringatan dini (early warning system). Selain itu, fungsinya juga sebagai konsultan, penjamin mutu, dan edukator bagi perangkat daerah,” ujar Viman.
Ia menambahkan, kolaborasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan APIP menjadi bagian penting dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan.
“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk mendeteksi potensi penyimpangan agar bisa dicegah lebih awal sebelum menimbulkan masalah,” tegasnya.
Kegiatan Larwasda 2025 juga bertepatan dengan momentum Hari Antikorupsi Sedunia, yang mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”.
Viman menegaskan, semangat antikorupsi harus dimulai dari internal birokrasi. Pemerintah Kota Tasikmalaya berkomitmen memperkuat peran Inspektorat Daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur pengawasan, penguatan sistem integritas, serta penanaman nilai kejujuran di seluruh perangkat daerah.
“Gelar Pengawasan ini sejalan dengan visi kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan yang bersih adalah pondasi utama bagi Kota Tasikmalaya yang maju, religius, dan berkelanjutan,” tutup Viman.
Dengan langkah konkret ini, Pemkot Tasikmalaya berharap dapat menjadi contoh daerah yang berhasil menerapkan sistem pemerintahan bersih dan transparan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi. (LS)
