TASIKMALAYAKU.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara menanggapi kontroversi seputar kebijakannya mengirim siswa dengan perilaku khusus ke barak militer. Lewat akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 pada (10/5/2025), Dedi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyuarakan kritik dan saran terhadap program tersebut.
Ia menyadari bahwa kebijakan yang diambil tidak lepas dari pro dan kontra. Bahkan, dirinya dilaporkan ke Komnas HAM karena dianggap melanggar hak anak. Namun bagi Dedi, ini merupakan bagian dari konsekuensi sebagai pemimpin yang mencoba menawarkan solusi atas masalah yang dianggap serius.
“Saya menerima semua kritik dan pelaporan itu sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan anak-anak kita. Saya tidak menganggap itu sebagai serangan pribadi, tapi sebagai risiko yang memang harus saya hadapi,” tulis Dedi.
BACA JUGA : Dedi Mulyadi Usulkan Anak “Nakal” Dibina di Barak TNI-Polri Mulai Mei 2025, Kontroversial?
Dedi meyakini, semua bentuk keberatan yang muncul datang dari niat baik dan kepedulian terhadap anak-anak di Jawa Barat. Karena itu, ia justru mengajak siapa pun yang memiliki perhatian pada anak-anak dengan perilaku khusus untuk turun tangan langsung.
“Kalau Bapak dan Ibu punya kepedulian, kami sangat terbuka. Silakan bantu kami menyelesaikan persoalan ini. Bisa lewat yayasan, lembaga pendidikan, bahkan rumah pribadi yang bersedia menjadi tempat pembinaan anak-anak ini,” ujarnya.
Dedi juga mengarahkan masyarakat yang ingin terlibat untuk menghubungi Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, atau pemerintah kota/kabupaten setempat. Menurutnya, jika semua pihak bergotong-royong, beban pemerintah akan jauh lebih ringan.
“Kalau Depok bisa menangani anak-anaknya sendiri, Bekasi juga demikian, dan kota-kota lainnya juga ikut bertanggung jawab, maka masalah ini akan cepat selesai,” tambahnya.
Namun tak semua pihak sepakat. Sehari sebelumnya, (9/5/2025), seorang wali murid asal Bekasi bernama Adhel Setiawan melaporkan Dedi ke Komnas HAM. Bersama tim hukumnya dari LBH Pendidikan Indonesia, Adhel menilai kebijakan itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan justru berpotensi melanggar hak asasi manusia.
BACA JUGA : Bentrok Ucapan Dedi Mulyadi vs Hercules, Jenderal Purn Bintang Tiga Pun Turun Gunung
“Saya sebagai orang tua sangat tidak setuju. Pendidikan itu bukan soal menghukum atau mendisiplinkan secara militer. Anak-anak itu bukan benda yang bisa dibentuk sesuka hati,” kata Adhel dalam pernyataannya.
Menurutnya, pendekatan militer pada anak-anak dengan perilaku khusus justru bertolak belakang dengan esensi pendidikan yang seharusnya humanis dan mendidik dengan cinta, bukan ketakutan. Ia juga menuduh Dedi telah bertindak melampaui kewenangan sebagai gubernur.
Kini, publik menanti langkah lanjutan dari Komnas HAM dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apakah program ini akan tetap dijalankan atau akan dikaji ulang? (*)
