TASIKMALAYA – Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional sebelum pemerintahan genap berusia satu tahun pada Oktober 2025 mendatang.
Desakan tersebut disampaikan usai audiensi SPI dengan sejumlah perwakilan pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
BACA JUGA : Mahasiswa Unsil Demo di Bale Kota Tasikmalaya Tuntut Kepedulian Pemerintah terhadap Petani
BACA JUGA : Hari Tani ke-65, Pemkot Tasikmalaya Gulirkan Bantuan Nyata untuk Petani
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan bahwa keberadaan dewan tersebut sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.
“Kita berharap Presiden agar segera membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional tadi. Segera ya, misalnya minggu depan, sebelum satu tahun pemerintahan Prabowo ini,” kata Henry, dikutip dari rmol.id.
Menurutnya, pembentukan dewan ini juga akan menjadi instrumen pendukung program-program unggulan pemerintah.
“Karena ini supaya sejalan dengan program-program pemerintah yang kuat sekarang ini, untuk menyiapkan makan bergizi gratis, untuk membangun kooperasi Desa Merah Putih, dan juga program-program lainnya supaya bisa didukung,” jelasnya.
Henry menambahkan, reforma agraria memiliki landasan hukum yang jelas, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001, hingga Perpres Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023. Namun, menurutnya, berbagai regulasi tersebut hingga kini belum dijalankan secara optimal.
“Menurut kita (aturan tersebut) belum dilaksanakan. Dan pemerintahan Prabowo yang sudah hampir menjelang 1 tahun ini harus melaksanakannya,” tegas Henry.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pemerintah berjanji akan menindaklanjuti isu-isu yang disampaikan SPI, terutama terkait konflik agraria. Namun, Henry menilai proses penyelesaiannya masih berjalan sangat lambat.
“Selama ini proses penyelesaian konflik agraria sangat lamban sekali diselesaikan oleh Kementerian Agraria maupun Kementerian Kehutanan,” ujarnya. (LS)
