TASIKMALAYA – Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, akhirnya angkat bicara menanggapi polemik yang mencuat terkait tidak dicantumkannya rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya.
BACA JUGA : Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan Hilang dari RPJMD, Warga Tasela Kecewa
Menurut Cecep, masyarakat tidak perlu khawatir atau menganggap Pemkab mengabaikan aspirasi pemekaran. Sebab, kata dia, seluruh tahapan dan dokumen administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebenarnya sudah diselesaikan sejak lama.
“Tugas Pemerintah Daerah sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu kebijakan Pusat. Semua berkas sudah kami serahkan ke Provinsi dan diteruskan ke Pemerintah Pusat. Kalau moratorium dicabut, tentu kami siap melanjutkan prosesnya,” ujar Cecep di Pendopo Tasikmalaya, Senin (7/10/2025).
Cecep menegaskan, lambatnya progres pemekaran Tasikmalaya Selatan bukan karena faktor internal daerah, melainkan akibat kebijakan moratorium pemekaran wilayah secara nasional yang masih berlaku hingga saat ini.
“Kita di daerah sudah bekerja sesuai aturan. Hambatannya bukan di Tasikmalaya, tapi pada kebijakan nasional yang belum membuka keran pemekaran daerah baru,” tegasnya.
Cecep menjelaskan, Pemkab Tasikmalaya bersama para tokoh dan panitia pemekaran sudah sejak lama menuntaskan berbagai tahapan penting, mulai dari kajian akademik, pemenuhan syarat administratif, hingga dukungan politik dari DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semua dokumen itu, menurutnya, telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diproses lebih lanjut.
“Jadi kalau nanti Pemerintah Pusat mencabut moratorium, Tasikmalaya Selatan termasuk daerah yang siap secara administrasi. Kami sudah menyiapkan semuanya,” imbuhnya.
Meski demikian, Cecep mengakui bahwa arah kebijakan nasional saat ini lebih menekankan pada pendekatan pembangunan yang sentralistik. Karena itu, Pemkab memilih untuk menyesuaikan prioritas dengan fokus pada program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, dua inisiatif andalan Pemkab Tasikmalaya yang dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk Tasikmalaya Selatan.
“Kita tetap memikirkan seluruh masyarakat, termasuk yang ada di wilayah selatan. Program MBG dan Koperasi Merah Putih adalah bagian dari komitmen kami agar kesejahteraan bisa dirasakan merata,” kata Cecep.
Lebih lanjut, ia menilai perjuangan masyarakat Tasikmalaya Selatan dalam memperjuangkan pemekaran adalah bagian dari semangat untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Namun, Cecep mengingatkan bahwa proses politik dan administratif di tingkat nasional membutuhkan waktu serta kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.
“Kita sama-sama punya harapan besar terhadap DOB Tasikmalaya Selatan. Tapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Pemerintah Pusat punya pertimbangan sendiri, baik dari sisi fiskal, tata kelola, maupun kesiapan daerah induk,” ujarnya.
Dengan demikian, Cecep menegaskan bahwa Pemkab Tasikmalaya tetap berkomitmen mendukung aspirasi pemekaran Tasikmalaya Selatan, sembari terus berfokus menjalankan program pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional.
“Intinya, dari sisi daerah kami sudah siap. Sekarang tinggal menunggu keputusan Pusat. Ketika waktunya tiba, Tasikmalaya Selatan pasti akan melangkah dengan fondasi yang lebih kuat,” tandasnya. (rzm)
