TASIKMALAYA – Pengamat politik Saiful Mujani mengkritik keras wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, alasan penghematan anggaran negara yang kerap dikemukakan tidak berdasar dan justru berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat.
BACA JUGA : PDIP Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD: “Kami Tidak Akan Meninggalkan Rakyat”
Saiful menegaskan, jika dibandingkan dengan program-program besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), biaya Pilkada langsung sebenarnya relatif kecil dan tidak signifikan.
“Ongkos Pilkada langsung untuk lima tahun pemerintahan hanya sepersepuluh anggaran satu tahun makan bergizi gratis,” ujar Saiful Mujani melalui akun X (Twitter) miliknya, (18/1/2026), dikutip dari rmol.id.
Menurut Saiful, argumen efisiensi anggaran yang dijadikan dasar untuk mendorong Pilkada tidak langsung justru bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah di sektor lain. Ia menilai ada inkonsistensi serius dalam penggunaan logika penghematan anggaran.
“Pilkada oleh DPRD katanya untuk hemat uang negara. Tapi kenapa jumlah menteri dan wakil menteri malah melonjak?” tegasnya.
Ia menilai, jika penghematan benar-benar menjadi tujuan utama, maka semestinya pemerintah juga melakukan pengendalian belanja di sektor-sektor lain yang menyedot anggaran jauh lebih besar.
Lebih jauh, Saiful menilai wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD bukan semata soal efisiensi keuangan negara. Ia melihat ada potensi pembatasan hak politik rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.
“Ingin ngebiri kedaulatan rakyat saja ya?” kritiknya.
Menurut Saiful, Pilkada langsung merupakan bagian penting dari demokrasi pascareformasi yang memberi ruang partisipasi rakyat secara luas, sekaligus memperkuat legitimasi kepala daerah.
Saiful juga mengingatkan bahwa pilihan konstitusional Indonesia untuk menganut sistem pemilihan langsung tidak lahir secara tiba-tiba. Menurutnya, sistem tersebut merupakan hasil evaluasi panjang dari kegagalan sistem pemerintahan sebelumnya.
Ia mencontohkan era 1950-an saat Indonesia menganut sistem parlementer. Pada masa itu, politik nasional cenderung tidak stabil sehingga pembangunan tidak berjalan optimal.
“Zaman parlementer politik tidak stabil, pembangunan tidak jalan,” jelas Saiful.
Hal serupa, lanjutnya, terjadi pada masa berlakunya UUD 18 Agustus 1945 dengan sistem MPR-isme yang berlangsung pada era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa awal reformasi sebelum amandemen UUD 1945.
Saiful mengakui bahwa pada masa Orde Baru, sistem MPR-isme memang menciptakan stabilitas politik dan pembangunan. Namun stabilitas tersebut dibangun dengan pendekatan tangan besi yang pada akhirnya runtuh pada 1998.
Sementara itu, pada masa reformasi sebelum amandemen UUD 1945, sistem serupa kembali memicu instabilitas politik. Salah satu contohnya adalah lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di tengah masa jabatannya.
Menurut Saiful, perubahan mendasar melalui amandemen UUD 1945 telah membawa perbaikan signifikan bagi sistem politik Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Berkat amandemen UUD, politik Indonesia sekarang cukup stabil di pusat maupun daerah,” katanya.
Ia menilai stabilitas politik tersebut menjadi modal penting bagi pembangunan nasional dan kinerja pemerintahan daerah.
Karena itu, Saiful menegaskan pentingnya menjaga dan memperkuat hasil amandemen konstitusi. Ia menyerukan agar Indonesia tidak mundur ke sistem lama yang telah terbukti bermasalah.
“Kita perkuat hasil amandemen ini. Perkuat kedaulatan rakyat, presidensialisme, otonomi daerah, dan kepala daerah yang stabil dan berkinerja baik. Tidak ada jalan mundur ke belakang,” pungkas Saiful Mujani. (LS)
