TASIKMALAYA – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menilai oligarki telah mencengkeram Indonesia secara masif hingga merampas kedaulatan negara, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi.
BACA JUGA : Partai Gema Bangsa Deklarasi Nasional, Dorong Desentralisasi Politik dan Indonesia Reborn
Menurut Said Didu, saat ini negara tidak lagi memiliki kedaulatan penuh karena peran oligarki sudah menguasai hampir seluruh partai politik, baik di level eksekutif maupun legislatif.
“Negara sudah tidak berdaulat. Terutama kedaulatan politik. Kita tahu hampir semua partai politik itu sudah di tangan oligarki,” ujar Said Didu dalam podcast Madilog bersama Indra J Piliang, yang disiarkan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV, (20/1/2026), dikutip dari rmol.id.
Ia menyinggung peristiwa pembangunan megaproyek Meikarta sebagai contoh kuat keterlibatan elite partai politik dengan kepentingan pemodal besar.
“Kita masih ingat persis, hampir semua ketua partai saat itu datang ke Meikarta. Itu bukan sekadar hadir, tapi menjadi bagian dari pemasaran proyek,” ungkapnya.
Said Didu juga menyoroti pengesahan Undang-undang Cipta Kerja sebagai bukti nyata bagaimana oligarki mengendalikan proses politik di Indonesia. Menurutnya, undang-undang tersebut disepakati hampir seluruh partai politik meski dinilai merugikan kepentingan rakyat.
“Puncak bahwa partai politik sudah diambil oleh oligarki adalah Undang-undang Cipta Kerja. Seluruh partai kompak menyetujuinya,” kata Said Didu.
Ia bahkan menegaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja merupakan bentuk kudeta terhadap kedaulatan rakyat, khususnya dalam sektor ekonomi.
“Saya katakan Undang-undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang mengkudeta kekuatan dan kedaulatan ekonomi rakyat, lalu menyerahkannya kepada oligarki. Dan kita semua masih ingat siapa yang mensponsorinya,” tandasnya. (LS)
