TASIKMALAYAKU.ID – Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, angkat suara soal rencana kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akan mengirim siswa nakal di SMA/SMK ke barak militer mulai 2 Mei 2025. Menurut Ardi, kebijakan ini justru bisa membawa dampak buruk dan melanggar hak-hak anak.
Dalam program ini, siswa yang dianggap bermasalah akan ditempatkan di lingkungan militer selama enam bulan hingga satu tahun untuk “dibina”. Tapi Ardi dengan tegas menyebut pendekatan semacam ini keliru.
“TNI itu bukan tempat rehabilitasi anak,” ujar Ardi pada Selasa (30/4/2025). “Menyerahkan anak-anak bermasalah ke institusi militer bukan hanya salah arah, tapi juga bisa jadi berbahaya.”
Ia menilai, lingkungan militer yang terkenal dengan disiplin keras dan pendekatan penuh tekanan tidak cocok bagi remaja yang sedang dalam masa tumbuh kembang. Ardi mengingatkan bahwa justru bisa muncul efek sebaliknya.
“Alih-alih jadi anak yang sadar dan produktif, pendekatan militer malah bisa menanamkan kekerasan dalam diri mereka,” jelasnya.
Lebih jauh, Ardi menyebut tidak ada dasar ilmiah yang membuktikan bahwa cara ini efektif. Ia bahkan menyebut kebijakan ini sebagai bukti gagalnya pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dalam menangani kenakalan remaja secara bijak.
“Kalau sampai harus melibatkan tentara, berarti pemda dan disdik sudah angkat tangan. Mereka gagal cari solusi yang lebih manusiawi dan mendidik,” tambahnya.
Ardi juga mengingatkan bahwa anak-anak punya perlindungan khusus dalam hukum nasional dan internasional. Perlakuan keras atau setara dengan orang dewasa bisa jadi pelanggaran terhadap hak anak.
“Anak bukan tentara, dan masalah sosial nggak bisa diselesaikan dengan barak dan baris-berbaris,” tutupnya. (*)
