TASIKMALAYA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di halaman Balekota Tasikmalaya, Jumat (30/1/2026). Aksi ini menjadi bentuk evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan.
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari upaya audiensi yang sebelumnya telah dilakukan PMII Kota Tasikmalaya, namun tidak membuahkan hasil. Kegagalan audiensi itu mendorong mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Koordinator Lapangan aksi, Abdul Aziz, mengatakan bahwa sejak awal PMII berniat memberikan masukan konstruktif terhadap visi, misi, serta program prioritas yang dicanangkan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
“Awalnya kami ingin mengevaluasi dan memberikan masukan terkait visi misi serta program prioritas yang digadang-gadang oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya,” ujar Abdul Aziz kepada wartawan.
Namun demikian, PMII menilai sejumlah program prioritas tersebut belum berjalan optimal dan belum dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Menurut mereka, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang disampaikan pemerintah dengan kondisi riil di lapangan.
BACA JUGA : Festival Safari Ramadhan “Ramadhan Ceria Bermakna” Resmi Dibuka, Diky Chandra: Tasikmalaya Episentrum Ekonomi Priangan Timur
10 Tuntutan PMII Se-Kota Tasikmalaya
Berdasarkan hasil evaluasi internal, PMII Se-Kota Tasikmalaya menyampaikan 10 tuntutan yang ditujukan kepada Wali Kota Tasikmalaya melalui instansi terkait, sebagai berikut:
1. Kesejahteraan Pendidik
Mendesak Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan dan menstandarkan gaji guru honorer sebagai bentuk apresiasi terhadap pilar utama peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Pemulihan Korban Kekerasan
Mendorong optimalisasi pelayanan pemulihan korban kekerasan oleh UPTD PPA secara maksimal dan sistematis, mencakup aspek psikologis, sosial, serta perlindungan hukum berkelanjutan.
3. Penanganan Kesenjangan Sosial
Mendesak Dinas Sosial Kota Tasikmalaya melakukan validasi ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara transparan agar bantuan sosial tepat sasaran dan bebas diskriminasi.
4. Isu Lingkungan Hidup
Menuntut reformasi tata kelola sampah berbasis pengurangan dari sumber serta pengawasan ketat terhadap pencemaran limbah industri oleh Dinas Lingkungan Hidup.
5. Pertanian dan Ketahanan Pangan
Mendesak penguatan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghentikan alih fungsi lahan dan melindungi kesejahteraan petani lokal.
6. Akselerasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 12 Tahun
Mendorong kebijakan anggaran yang langsung menyasar penurunan angka putus sekolah dan pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah pinggiran.
7. Integrasi Penanganan Stunting
Menyatukan basis data kemiskinan dan kesehatan agar intervensi stunting menyentuh perbaikan lingkungan dan ekonomi keluarga prasejahtera.
8. Transformasi Ekosistem UMKM
Membangun sistem ekonomi yang menghubungkan UMKM lokal dengan rantai pasok industri, serta menghindari program pelatihan yang hanya bersifat seremonial.
9. Audit Tata Ruang dan Mitigasi Bencana
Melakukan audit menyeluruh terhadap pembangunan infrastruktur agar selaras dengan peta risiko bencana dan daya dukung lingkungan.
10. Reformasi Birokrasi Responsif
Mendorong digitalisasi layanan publik yang benar-benar memudahkan masyarakat serta meningkatkan transparansi anggaran daerah secara terbuka.
PMII menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga pemerintah daerah menunjukkan langkah konkret dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Rizky Zaenal Mutaqin)
