TASIKMALAYA – Rencana pemerintah menertibkan aktivitas pertambangan ilegal batu dan pasir di kaki Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya, memicu beragam reaksi dari warganet. Sejumlah netizen, khususnya warga Tasikmalaya, ramai-ramai memberikan dukungan atas langkah tersebut melalui media sosial.
Akun bernama edwin_puryana menuliskan dukungannya dengan nada lega. Ia menilai penertiban ini sudah seharusnya dilakukan sejak lama, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap warga sekitar.
“Alhamdulillah ditindak, semoga selamanya ditutup. Soalnya sudah puluhan tahun, dan kasihan masyarakat di sekitar…,” tulisnya.
Sementara itu, komentar lain datang dari akun ss_silvia.s yang menyoroti dampak pertambangan terhadap infrastruktur. Ia mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah akibat lalu-lalang truk tambang.
“Jalan Sukaratu puluhan tahun begitu saja, pak, gara-gara truk pasir,” ungkapnya.
Tak sedikit netizen lain yang turut mengeluhkan kerusakan lingkungan dan potensi bencana alam akibat aktivitas pertambangan liar yang berlangsung bertahun-tahun tersebut.
Warga khawatir jika hal ini terus dibiarkan, akan menimbulkan bencana seperti longsor atau banjir bandang, sebagaimana pernah terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia.
Aktivitas pertambangan pasir dan batu di sekitar kaki Gunung Galunggung memang telah lama menjadi sorotan. Selain menyebabkan kerusakan jalan dan mengganggu aktivitas warga, dampak lingkungannya pun dinilai cukup serius.
Kini, publik berharap langkah pemerintah tak hanya berhenti di penertiban, tetapi juga diikuti dengan pengawasan ketat, pemulihan lingkungan, serta solusi alternatif bagi warga yang menggantungkan hidup pada tambang.
Sebelumnya diberitakan bahawa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menertibkan aktivitas tambang ilegal di kawasan kaki Gunung Galunggung sebagai langkah pencegahan sebelum bencana lingkungan terjadi.
BACA JUGA : Cegah Bencana, Pemkab Tasikmalaya Bakal Tertibkan Tambang Ilegal di Gunung Galunggung
Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen, menyatakan bahwa perhatian serius Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terhadap persoalan tambang menjadi momentum penting untuk bertindak cepat. Ia menegaskan bahwa penertiban tidak boleh menunggu hingga dampak buruk dirasakan masyarakat.
“Kalau sudah menjadi bencana, tidak bisa ditutupi. Sebelum ada hal yang mengancam keselamatan warga, kami harus ambil langkah pencegahan,” tegas Zen, (3/6/2025).
Zen menambahkan, meski kewenangan pengawasan tambang berada di tingkat provinsi, Pemkab Tasikmalaya tetap aktif berperan dalam edukasi dan penguatan pemahaman masyarakat.
Ia menekankan bahwa penanganan tambang harus menyentuh aspek kesadaran dan bukan sekadar tindakan hukum.
“Pendekatannya tidak bisa hanya represif. Kami ingin masyarakat juga paham risiko tambang ilegal terhadap lingkungan dan keselamatan mereka sendiri,” ujarnya.
BACA JUGA : Kaki Gunung Galunggung Dibanjiri Tambang Ilegal, Hanya Tiga yang Legal
Pemerintah daerah, menurut Zen, telah mulai memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan perangkat daerah dan tokoh masyarakat di wilayah terdampak. Tujuannya agar proses penertiban berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, turut mendukung langkah pencegahan tersebut. Ia menilai aktivitas tambang yang tidak berizin dan merusak lingkungan harus dihentikan segera agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari.
“Jangan tunggu sampai ada korban. Kami mendukung penuh langkah gubernur dan siap mendorong agar evaluasi tambang-tambang bermasalah segera ditindaklanjuti,” kata Budi.
Saat ini, sejumlah titik tambang di kawasan Gunung Galunggung tengah dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (*)
