TASIKMALAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan publik. Kritik terutama mengarah pada besarnya anggaran MBG dalam APBN 2026, yang dinarasikan berpotensi menggerus anggaran pendidikan dan bahkan disebut mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Menanggapi polemik tersebut, Direktur Eksekutif Semar Institute, Tunjung Budi Utomo, menilai kritik yang berkembang di ruang publik tidak sepenuhnya lahir dari evaluasi kebijakan yang objektif. Menurutnya, sebagian narasi yang muncul justru sarat dengan nuansa resistensi politik terhadap agenda pemerintahan baru.
“Yang terjadi sekarang bukan sekadar kritik kebijakan, tapi sudah mengarah pada penolakan terhadap agenda perubahan. Programnya belum berjalan penuh, tapi vonis negatif sudah lebih dulu dibentuk,” ujar Tunjung, (4/1/2026), dikutip dari rmol.id.
Tunjung menilai, narasi yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis sebagai ancaman bagi anggaran pendidikan nasional merupakan penyederhanaan berlebihan yang mengabaikan konteks pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara utuh.
Ia menegaskan, pemenuhan gizi anak justru merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pendidikan jangka panjang. Tanpa kondisi gizi yang baik, kualitas pembelajaran dan daya serap siswa akan sulit ditingkatkan.
“Tidak adil jika MBG diposisikan seolah berhadap-hadapan dengan pendidikan. Anak yang gizinya buruk akan kesulitan menyerap pelajaran. Jadi, MBG justru menopang tujuan pendidikan itu sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, pendekatan pembangunan manusia seharusnya tidak dilihat secara sektoral. Program gizi, kesehatan, dan pendidikan saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam kerangka kebijakan nasional.
BACA JUGA : Pihak Jokowi Keukeuh Sebut Ada ‘Orang Besar’ di Balik Isu Ijazah, Kuasa Hukum Roy Suryo Bereaksi
Sebelumnya, kritik keras terhadap MBG juga datang dari akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Herlambang P. Wiratraman. Ia menyebut program tersebut berpotensi melanggar HAM karena dinilai menggerus anggaran kebutuhan dasar warga negara lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Herlambang dalam konteks persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan kembali viral setelah dikutip dalam sebuah video reels yang diunggah akun Instagram @dimasrinjani.
“Nah itu sebabnya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, saya menyatakan MBG itu melanggar hak asasi manusia karena strateginya justru menggerus anggaran kebutuhan dasar warga negara yang lain,” kata Herlambang dalam video tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri dirancang sebagai strategi jangka panjang peningkatan kualitas SDM, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Namun, hingga awal 2026, program ini masih terus menjadi perdebatan antara pendukung yang menilai MBG sebagai investasi masa depan dan pihak yang mengkhawatirkan dampak fiskalnya.
Tunjung menilai, perdebatan kebijakan seharusnya tetap berada dalam koridor data, tahapan implementasi, dan evaluasi objektif, bukan dengan membangun narasi negatif sebelum program berjalan secara penuh.
“Kritik tentu penting, tapi sebaiknya berbasis pada pelaksanaan dan dampak riil di lapangan, bukan prasangka politik,” pungkasnya. (LS)
