TASIKMALAYA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pimpinan DPR RI telah sepakat mencabut sejumlah kebijakan yang menuai sorotan publik, termasuk besaran tunjangan anggota dewan. Selain itu, DPR juga akan memberlakukan moratorium perjalanan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo usai memimpin rapat mendadak dengan ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025), dikutip dari rmol.id.
Rapat tersebut dihadiri antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, serta Sekjen PKS M Kholid.
BACA JUGA : Prabowo Minta Rakyat Percaya Pemerintah di Tengah Polemik DPR
Prabowo menjelaskan, rapat ini digelar untuk merespons aspirasi masyarakat yang belakangan marak terkait kinerja DPR dan kontroversi tunjangan anggota dewan. Ia menambahkan, para ketua umum partai juga telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan anggota DPR yang dinilai mengeluarkan pernyataan kontroversial.
“Mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing, terhitung mulai Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru,” jelasnya.
Selain pencabutan tunjangan, Prabowo meminta DPR membuka ruang dialog dengan masyarakat, termasuk mahasiswa dan tokoh publik, agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik. Ia juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk terbuka menerima kritik.
Menutup pernyataannya, Prabowo menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan percaya pemerintah serius memperjuangkan kepentingan rakyat. (LS)
