TASIKMALAYA – Kaki Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya kini tampak lengang. Deretan truk pengangkut pasir terparkir tanpa aktivitas, alat berat membisu, dan ratusan pekerja mulai gelisah. Pengusaha tambang pasir legal di wilayah ini merasa kian terjepit setelah kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menghentikan sementara seluruh aktivitas tambang pasca tragedi longsor di Gunung Kuda, Cirebon.
Salah satunya adalah H. Endang Abdul Malik, atau yang akrab disapa Endang Juta yakni pengusaha tambang pasir yang memegang izin usaha (IUP) hingga 2029. Ia mengaku tidak habis pikir dengan pemberhentian menyeluruh tersebut, terlebih karena ia telah mematuhi semua regulasi.
BACA JUGA : Kejari Tasikmalaya Selidiki Dugaan Korupsi Pupuk Bersubsidi, 27 Saksi Sudah Diperiksa
“Saya sudah taat aturan, izinnya resmi. Tapi kalau semuanya diberhentikan tanpa solusi, bagaimana kami bisa terus hidup? Bagaimana rakyat membangun rumah, sekolah, infrastruktur tanpa pasir?” ujar Endang dengan nada prihatin.
Menurutnya, penghentian mendadak ini memicu efek domino. Selain kelangkaan pasir yang menyebabkan harga melambung dua kali lipat, para pekerja di perusahaannya, CV. Galunggung Mandiri, kini terancam kehilangan mata pencaharian.
“Kita bukan cuma bicara alat berat, ini soal dapur-dapur warga yang menggantungkan hidupnya pada pertambangan. Kalau dibiarkan terus seperti ini, 500 pekerja saya bisa kehilangan pekerjaan,” lanjutnya.
Endang berharap pemerintah bisa lebih selektif dalam mengambil langkah. Penertiban tambang ilegal tetap penting, namun tambang legal yang sudah tertib semestinya diberi ruang untuk tetap beroperasi—tentu dengan pengawasan yang ketat demi menjaga kelestarian lingkungan. (*)
