TASIKMALAYA – Persoalan pengelolaan parkir di Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan. Ketua Forum Silaturahmi (Forsil) RT/RW, Deden Tazdad, menilai masih banyak kebocoran dalam sistem parkir, khususnya di kawasan pusat kota, yang berpotensi menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Deden, sebaik apa pun program penataan parkir yang dirancang pemerintah, tidak akan berjalan optimal jika persoalan di lapangan tidak dibenahi secara menyeluruh dan bertahap.
“Program yang baik tidak akan berjalan baik kalau masalah di lapangan tidak dibereskan satu per satu. Di pusat kota, saya masih menemukan juru parkir yang setiap hari menyetor, tetapi tidak diberi pakaian maupun status yang jelas,” ujar Deden, Jumat (2/1/2026).
Ia mengungkapkan, sebagian juru parkir yang bertugas pada sore hingga malam hari kerap luput dari perhatian. Meski tetap melakukan setoran, mereka tidak mendapatkan seragam resmi maupun kejelasan status dari instansi terkait.
BACA JUGA : Polisi Bubarkan Kerumunan Remaja Usai Tahun Baru 2026, Tasikmalaya Tetap Kondusif
“Kalau yang bertugas dari pagi sampai sore relatif jelas. Tapi yang jaga dari sore hingga malam banyak yang tidak berseragam, padahal tetap setor. Ini yang perlu diluruskan,” tegasnya.
Deden menilai konsistensi atau keistiqomahan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam menertibkan pengelolaan parkir menjadi kunci utama, mengingat sektor parkir bersentuhan langsung dengan peningkatan PAD.
“Kalau persoalan parkir ini tidak dibenahi, kebocoran akan terus terjadi. Jangan sampai programnya terlihat booming, tapi tidak berdampak signifikan pada PAD,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan adanya kemungkinan miskoordinasi atau persoalan manajerial dalam internal pengelolaan parkir, mengingat masih adanya juru parkir yang menyetor tanpa kejelasan status kerja.
Lebih lanjut, Deden mendorong Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya Dishub, untuk segera mengumpulkan dan mendata ulang seluruh juru parkir, baik yang sudah resmi maupun yang belum terdata.
“Sebelum menjalankan program besar, Dishub harus mengakomodasi semua juru parkir. Kumpulkan, data ulang, dan beri edukasi. Mereka ini bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tuturnya.
Ia menilai sosialisasi yang hanya terfokus pada satu ruas jalan tidak cukup menjawab persoalan parkir secara menyeluruh.
“Selama ini kontennya banyak menyorot Jalan KH Zainal Mustofa. Padahal ini persoalan Kota Tasikmalaya secara keseluruhan. Edukasi harus menyentuh semua titik,” paparnya.
Menurut Deden, penataan parkir tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus benar-benar berdampak pada peningkatan PAD dan kemaslahatan masyarakat.
“Kalau dikelola dengan baik, PAD bisa naik dan masyarakat merasakan manfaatnya. Tapi juru parkir juga harus diedukasi terlebih dahulu, karena banyak dari mereka sudah puluhan tahun hidup di jalan,” pungkasnya. (Rizky Zaenal Mutaqin)
