TASIKMALAYAKU.ID – Pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya idealnya dilakukan melalui mekanisme lelang jabatan terbuka (open bidding) guna menjamin transparansi dan akuntabilitas proses.
Mekanisme ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta menciptakan birokrasi yang profesional.
Pengamat politik, sosial, dan pemerintahan Asep M Tamam menekankan bahwa keterbukaan dalam proses evaluasi dan seleksi Sekda sangat penting demi menciptakan iklim pemerintahan yang sehat.
“Keterbukaan dalam proses ini tidak hanya menjadi tuntutan demokrasi, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya,” ujarnya, (5/5/2025).
DPRD Kabupaten Tasikmalaya pun sepakat bahwa open bidding merupakan pilihan terbaik apabila hasil evaluasi menunjukkan Sekda saat ini, Muhamad Zen, tidak lagi memenuhi syarat. Namun, Asep menyoroti lemahnya koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses evaluasi.
Ia menilai bahwa DPRD seharusnya dilibatkan sejak awal, bukan hanya diinformasikan ketika proses sudah hampir selesai.
Saat ini, proses evaluasi kinerja Sekda masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Bupati—baik yang sedang menjabat maupun yang akan memimpin pada periode mendatang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya, Drs Iing Farid Khozin MSi, menyatakan bahwa surat evaluasi telah dikirimkan ke Kemendagri dan pihaknya masih menunggu jawaban resmi.
Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa Muhamad Zen tidak memenuhi kriteria, maka penggantian akan diawali dengan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt), dilanjutkan dengan proses seleksi terbuka.
Proses open bidding akan dibuka untuk seluruh ASN yang memenuhi persyaratan, baik dari Kabupaten Tasikmalaya maupun dari daerah lain di Jawa Barat. Beberapa nama yang dianggap layak dan potensial untuk mengikuti seleksi antara lain:
-
Mohamad Zen (Sekda saat ini),
-
Roni Ahmad Sahroni (Kepala BPKPD),
-
Drs Rudi Sonjaya Saehuri MPd (Kepala Bappelitbangda),
-
Dadan Wardana SIP MM (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan),
-
Nana Heryana (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Asda I),
-
Drs Iing Farid Khozin MSi (Kepala BKPSDM),
-
Aam Rahmat Selamet (Kepala DPUTRPR-KPLH).
Meskipun terdapat banyak calon yang dinilai mumpuni, Asep menegaskan bahwa proses seleksi tetap harus dilakukan melalui mekanisme open bidding agar integritas dan profesionalisme tetap terjaga. (*)
