TASIKMALAYAKU.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar gratis, termasuk di sekolah swasta, menuai kekhawatiran serius dari berbagai kalangan.
Alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini oleh sebagian pihak dinilai bisa menimbulkan tekanan besar terhadap keberlangsungan sekolah swasta, terutama dari sisi pendanaan dan kualitas pendidikan.
Pakar pendidikan dan Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Dr. Dian Rahma Santoso, menyampaikan bahwa meski kebijakan ini sejalan dengan amanat konstitusi, potensi dampaknya terhadap ekosistem pendidikan swasta tidak bisa diabaikan.
“Keputusan MK adalah langkah konstitusional, tapi tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan ini justru berisiko menekan sekolah swasta hingga ke titik kritis,” ujar Dian dalam pernyataan resminya, dikutip dari laman Umsida, (30/5/2025).
BACA JUGA : MK: Pemerintah Harus Gratiskan SD–SMP di Negeri Maupun Swasta
Sekolah Swasta Terancam Kehilangan Daya Saing
Menurut Dian, banyak sekolah swasta selama ini berdiri bukan hanya untuk menutupi keterbatasan sekolah negeri, tapi juga menjadi pelopor inovasi dan pembelajaran adaptif.
Jika kebijakan “gratis” ini diterapkan tanpa skema pendanaan yang jelas dan berkelanjutan, sekolah swasta bisa kehilangan kemampuan mempertahankan keunggulan mereka.
“Program unggulan bisa berhenti, standar pengajaran menurun, dan motivasi guru ikut terdampak. Ini bukan ancaman kecil,” tegas Dian.
Tak hanya biaya operasional harian, sekolah swasta membutuhkan investasi pada pelatihan guru, pengembangan kurikulum, fasilitas teknologi, hingga pemeliharaan lingkungan belajar.
Jika beban ini dialihkan tanpa dukungan penuh dari pemerintah, maka keberlanjutan pendidikan swasta bisa runtuh secara perlahan.
Pemerintah Jangan Setengah Hati
Dian menegaskan bahwa pemerintah tak bisa hadir setengah hati. Dukungan anggaran harus menyeluruh, bukan sekadar simbolik. Selain itu, mekanisme penyaluran dana juga harus transparan dan sistematis, agar sekolah swasta tidak dibiarkan mencari cara sendiri untuk bertahan di tengah kebijakan yang ironisnya justru melemahkan mereka.
“Kalau hanya diberi bantuan parsial tanpa kepastian, ini bisa jadi bumerang yang merusak kualitas pendidikan nasional, bukan hanya swasta,” ujarnya.
Pendataan dan Prioritas Mendesak Dilakukan
Dian juga mendesak pemerintah melakukan pendataan menyeluruh terhadap sekolah swasta, terutama yang melayani kelompok masyarakat tidak mampu. Sekolah-sekolah seperti ini harus menjadi prioritas utama dalam skema pendanaan yang sedang dikaji.
Perlu Koordinasi Nasional
Ia menekankan, implementasi kebijakan ini tidak bisa diserahkan pada satu lembaga atau level pemerintahan saja. Diperlukan koordinasi lintas sektor dan komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk menghindari krisis kualitas pendidikan akibat tekanan sistemik pada sekolah swasta.
“Tanpa desain kebijakan yang matang dan kolaborasi nyata, kebijakan sekolah gratis bisa berubah menjadi bencana kebijakan yang menggerus kualitas pendidikan Indonesia,” tutup Dian. (*)
