TASIKMALAYA – Menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026, struktur pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih belum sepenuhnya lengkap. Sejumlah instansi strategis hingga kini masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt), sembari menunggu proses administrasi di tingkat pusat.
Tercatat, ada tiga perangkat daerah penting yang belum memiliki pejabat definitif, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PUTRPPLH), serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya, H. Iing Farid Khozin, menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena pemerintah daerah masih menunggu Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Iya benar, saat ini masih dijabat Plt karena kami menunggu Pertek dari BKN,” ujar Iing, Senin (22/12/2025).
Ia menuturkan, proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama saat ini telah berjalan secara terintegrasi digital dan seluruh tahapannya dilakukan melalui sistem BKN. Setelah Pertek diterbitkan, tahapan selanjutnya baru bisa dilanjutkan ke proses pelantikan pejabat definitif.
Dengan waktu yang semakin mendekati akhir tahun, muncul pertanyaan terkait kepastian jadwal pelantikan. Namun, Iing menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa memastikan waktu pelaksanaan karena sepenuhnya menjadi kewenangan BKN.
BACA JAGA : Terombang-ambing di Perantauan, Warga Tasikmalaya Korban Kecelakaan Kerja Akhirnya Bisa Pulang
“Cepat atau lambatnya tergantung turunnya Pertek dari BKN. Kalau sudah keluar, tentu segera dilakukan pelantikan,” katanya.
Untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan, Pemkab Tasikmalaya telah menunjuk sejumlah pejabat berpengalaman sebagai Plt di masing-masing instansi.
Sekretaris Dinas Pendidikan Edi Purwandi Hidayatuloh dipercaya sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Bappelitbangda Rudi Sonjaya menjabat Plt Kepala Dinas PUTRPPLH. Sementara Roni A. Ks, Kepala Pelaksana BPBD, ditunjuk sebagai Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Iing menegaskan, pihaknya terus memantau perkembangan proses di tingkat pusat agar pengisian jabatan dapat segera diselesaikan dan struktur organisasi Pemkab Tasikmalaya kembali lengkap dengan pejabat definitif.
“Pada prinsipnya kami siap. Saat ini tinggal menunggu Pertek dari BKN,” pungkasnya. (Rizky Zaenal Mutaqin)
