TASIKMALAYA – Dalam langkah yang tak lazim namun sarat makna, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melantik sejumlah pejabat baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat di kolong jembatan tol Cileunyi-Sumedang, tepatnya di kawasan kumuh jalur Cilengkrang menuju Sumedang, Rabu (2/7/2025).
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan panggung moral yang kuat untuk menggugah kesadaran para birokrat tentang kondisi riil yang selama ini luput dari perhatian institusi.
Birokrasi Harus Turun ke Bawah
“Kenapa saya ajak ke sini? Karena saya ingin ingatkan semuanya,” ujar Dedi dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube Lembur Pakuan Channel, dikutip dari kompas.com.
Ia menunjuk langsung kondisi kanan jalan yang kumuh seperti deretan warung liar, tumpukan sampah, dan parkir sembarangan, yang secara administratif berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Dedi, ini bukan soal siapa yang bertanggung jawab secara legal, melainkan soal tanggung jawab moral dan integritas birokrasi.
“Jangan ngomong pekerjaan, jangan ngomong kewenangan. Ini wilayah provinsi Jawa Barat, yuk kita benahi rame-rame,” tegasnya.
Birokrat Bukan Hanya Pengatur
Dedi mengkritik tajam pola birokrasi yang terlalu nyaman di kursi regulator. Ia menekankan bahwa menjadi regulator tidak berarti hanya membuat aturan, tapi juga harus menjadi motor penggerak perubahan.
“Kalau yang digerakannya macet, maka kita harus ambil inisiatif. Itu tanggung jawab moral,” ujarnya.
Ia bahkan langsung menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mendata seluruh jalan nasional di Jawa Barat yang kumuh, kotor, dan tak terawat.
Langkah konkret pun direncanakan: pembersihan wilayah oleh petugas dan patroli dari unsur marinir untuk menjaga keberlanjutan penataan kawasan.
“Saya ingin Jawa Barat kembali sesuai dengan fitrah penciptaannya,” kata Dedi.
Jawa Barat: Dari Tanah Surga Jadi Neraka?
Dalam pidato yang kental dengan emosi dan kecintaan pada tanah kelahirannya, Dedi menggambarkan Jawa Barat sebagai ciptaan Tuhan saat sedang tersenyum. Namun, keadaan kini justru mencerminkan sebaliknya.
“Jalannya rusak, drainasenya mampet, sungainya kotor, got-gotnya hitam, orang-orangnya bertengkar tiap hari. Tanah surga ini jadi neraka,” kata Dedi dengan nada getir.
Simbolisme Pelantikan yang Kuat
Pelantikan di bawah jembatan tol bukan sekadar simbol anti kemewahan atau gaya populis. Ia menyampaikan pesan bahwa birokrasi tidak boleh terpisah dari realitas sosial. Bukan di hotel mewah atau aula ber-AC, tapi di tengah hiruk pikuk ketidakberesan, para pejabat itu diminta memulai tanggung jawabnya.
Dedi berharap pejabat yang baru dilantik tidak hanya menjalankan tugas administratif, tapi betul-betul menjadi pelayan rakyat, peduli, tanggap, dan berani turun tangan. “Saya gak bisa hanya mimpi. Saya harus mengembalikan. Kembali Jawa Barat-nya. Kembali manusianya,” pungkasnya.
Langkah simbolik ini, bagi sebagian orang mungkin kontroversial. Namun di tengah krisis kepercayaan publik terhadap birokrasi, tindakan Dedi bisa menjadi alarm keras: sudah saatnya para pejabat menyingsingkan lengan baju, dan tidak hanya bekerja dari balik meja. (*)
