BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun strategi baru dalam pembinaan karakter pelajar. Anggota Komisi V DPRD Jabar, M. Hasbullah Rahmad, mengungkapkan bahwa saat ini tengah dikaji kurikulum muatan lokal (mulok) pendidikan karakter sebagai solusi jangka panjang, tanpa harus mengirim siswa ke barak militer.
“Pendidikan karakter tidak selamanya harus lewat barak militer. Karena itu, Dinas Pendidikan Jawa Barat sedang menyiapkan satuan pelajaran khusus untuk membentuk karakter dan perilaku siswa,” ujar Hasbullah, (28/6/2025).
Menurutnya, pendekatan bisa dilakukan lewat pelatihan baris-berbaris oleh TNI, penyuluhan hukum dari kepolisian, hingga pelibatan psikolog atau kegiatan ekstrakurikuler tematik.
Hasbullah menekankan bahwa tidak semua sekolah di Jabar bisa diperlakukan seperti SMA Taruna Nusantara. Maka, pembentukan karakter akan diformulasikan ke dalam kurikulum lokal, misalnya melalui pelajaran samapta yang merata di seluruh sekolah.
BACA JUGA : Haedar Nashir Kritik Kebijakan Pendidikan Barak Gubernur Jabar: “Perlu Kajian Serius, Jangan Asal Disiplin”
Kurikulum ini akan mengusung nilai-nilai lokal yang dikenal dengan konsep Panca Waluya, yakni cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), pinter (pintar), dan singer (tanggap/gesit).
“Kami ingin konsep itu dituangkan dalam pembinaan karakter, terutama untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi,” tegas Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar tersebut.
Ia menambahkan, meski pelatihan oleh TNI dimungkinkan, tetap dibutuhkan dasar hukum seperti peraturan gubernur untuk menjamin legalitas program. Pihaknya juga mendorong penyusunan silabus khusus agar materi pendidikan karakter tersebut terstruktur dan efektif.
Hasbullah mengakui pengiriman siswa ke barak militer merupakan respons cepat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atas maraknya tawuran remaja bersenjata tajam. Namun ia menilai, ke depan pendekatan berbasis kurikulum lebih tepat dan berkelanjutan.
“Pembentukan karakter bukan hanya untuk siswa yang bermasalah, tapi juga penting bagi anak-anak berprestasi,” tandasnya.
Politisi dari daerah pemilihan Kota Depok dan Bekasi ini menyatakan bahwa kurikulum mulok pendidikan karakter saat ini masih dalam tahap kajian. Implementasinya ditargetkan mulai efektif tahun 2026, setelah melalui proses perencanaan, penganggaran, dan penyusunan regulasi.
Hasbullah juga menyoroti pentingnya penguatan tenaga guru Bimbingan Konseling (BK). Pemerintah Provinsi disebutnya telah mengusulkan kuota ASN untuk guru BK demi menangani siswa yang menunjukkan perilaku menyimpang sejak dini.
Selain itu, ia mendukung kebijakan pembatasan jam malam bagi siswa sebagai bagian dari pencegahan kenakalan remaja, termasuk penggunaan narkoba dan tawuran.
“Patroli dan pembatasan jam malam bisa jadi solusi agar ritme kehidupan pelajar kembali tertata. Saya mendukung penuh langkah-langkah Pemprov Jabar dalam mengatasi krisis remaja ini,” pungkas Hasbullah. (*)
