TASIKMALAYAKU.ID – Kabupaten Tasikmalaya menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Dalam dua tahun ke depan, sebanyak sembilan pejabat eselon II akan memasuki masa pensiun, memicu kekhawatiran akan potensi krisis regenerasi di jajaran pimpinan daerah.
Posisi yang ditinggalkan bukan sembarangan—semuanya merupakan jabatan strategis yang menentukan arah kebijakan dan roda organisasi pemerintahan.
Gelombang pensiun dimulai pada pertengahan 2025 dengan Kepala BPBD, menyusul Kepala Kesbangpol yang telah lebih dahulu mengakhiri masa tugas. Puncaknya diprediksi terjadi pada 2026, saat tujuh pejabat eselon II lainnya juga akan purna tugas.
BACA JUGA : Komitmen Manajemen Talenta, Pemkab Tasikmalaya Lantik 253 ASN
“Ini bukan sekadar pensiun biasa, tapi gelombang yang bisa mengganggu kesinambungan kebijakan jika tidak diantisipasi,” ungkap Sekda Mohamad Zen.
Menjawab tantangan ini, Pemkab mulai melakukan assessment terhadap pejabat eselon III yang memenuhi syarat untuk dipromosikan. Namun, keterbatasan usia (maksimal 56 tahun) dan jumlah kandidat yang benar-benar siap secara kompetensi menjadi tantangan tersendiri.
Belum lagi, beban berat lain turut menghantui: baru-baru ini, 71 ASN di lingkungan Pemkab juga pensiun, mayoritas dari sektor pendidikan. Situasi ini menunjukkan bahwa bukan hanya kepemimpinan strategis yang terdampak, tetapi juga operasional pelayanan publik.
Masalah regenerasi ini memperlihatkan betapa pentingnya perencanaan SDM jangka panjang dalam birokrasi. Jika tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin kekosongan jabatan dan minimnya figur pengganti yang layak akan memperlambat roda pemerintahan.
BACA JUGA : Open Bidding Jabatan Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Inilah Deretan Nama Yang Dinilai Layak Jadi Calon
Assessment yang kini tengah dilakukan memang menjadi langkah awal. Namun ke depan, upaya pengembangan kompetensi, pelatihan kepemimpinan, dan penyegaran struktur birokrasi harus menjadi bagian dari strategi besar membangun ASN yang adaptif dan siap menghadapi masa depan. (*)
