TASIKMALAYA – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai kritik tajam. Pemerhati sosial dan politik Azas Tigor Nainggolan menilai usulan tersebut mencerminkan kegelisahan elite partai politik terhadap kekuatan suara rakyat.
Tigor menegaskan bahwa mekanisme pilkada lewat DPRD justru membuka ruang kenyamanan bagi elite, bukan penguatan demokrasi.
Menurutnya, partai politik berhitung secara pragmatis. Pilkada tidak langsung dinilai jauh lebih mudah dikendalikan sekaligus lebih hemat biaya dibandingkan harus berhadapan langsung dengan jutaan pemilih.
“Elite partai melihat pilkada lewat DPRD lebih sederhana. Cukup melobi segelintir elite politik, tanpa harus menyentuh rakyat secara langsung,” ujar Tigor, dikutip dari rmol.id.
BACA JUGA : Buni Yani Singgung Dana Tak Terbatas Jokowi untuk Kasus Ijazah dan Pemilu 2029
Ia menambahkan, pendekatan kepada anggota DPRD dianggap tidak berisiko besar karena berlangsung di lingkaran yang sama. Hal ini berbeda jauh dengan pilkada langsung yang menuntut pasangan calon dan partai politik membangun komunikasi dengan ratusan ribu bahkan jutaan pemilih.
“Pilkada langsung memang sulit dan mahal. Tapi di situlah esensi demokrasi, karena rakyat menentukan langsung pemimpinnya,” kata Tigor.
Lebih jauh, Tigor menilai ada ketakutan mendasar elite politik untuk berhadapan dengan kekuatan massa rakyat. Selama ini, kata dia, suara rakyat kerap dimanipulasi melalui kekuatan finansial, bukan melalui adu gagasan dan rekam jejak.
“Yang ditakuti sebenarnya bukan proses demokrasi, tetapi kekuatan rakyat yang tidak mudah dikendalikan. Selama ini elite terbiasa mengendalikan rakyat dengan uang,” pungkasnya. (LS)
