TASIKMALAYAKU.ID – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirim siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer menuai tanggapan kritis dari Komnas HAM.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai bahwa keterlibatan TNI dalam pembinaan siswa tidaklah tepat karena berada di luar kewenangan institusi militer.
“Itu bukan wilayah tugas TNI untuk melakukan pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Perlu ditinjau kembali apa sebenarnya tujuan dari program ini,” ujar Atnike saat diwawancara (2/5/2025).
Ia menambahkan bahwa program seperti ini bisa bertentangan dengan hukum, apalagi jika diterapkan kepada anak di bawah umur tanpa dasar hukum pidana yang jelas.
Atnike menekankan bahwa kehadiran siswa di barak TNI hanya bisa dibenarkan dalam konteks pendidikan karier, bukan untuk menjalani semacam pendidikan disipliner ala militer.
“Seperti halnya siswa yang diperkenalkan dengan profesi lain—ke rumah sakit, restoran, atau perkebunan—hal serupa bisa berlaku jika siswa dikenalkan dengan tugas TNI. Tapi bukan untuk dididik secara militer,” jelasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Wahyu Yudhayana, menyatakan bahwa TNI siap mengevaluasi program tersebut bersama semua pihak terkait.
Ia menegaskan bahwa kegiatan pembinaan di barak bukan bentuk hukuman, melainkan bagian dari upaya penguatan karakter siswa.
“Tentu kami terbuka terhadap saran dan kritik dari berbagai pihak. Kami akan sampaikan masukan ini ke Pemprov Jabar agar program ini bisa ditinjau kembali,” ucap Wahyu saat dikonfirmasi pada Senin (5/5/2025).
Ia menambahkan bahwa kegiatan pembinaan dilakukan atas persetujuan orang tua siswa dan tidak mengabaikan hak-hak anak.
“Selama program berjalan, anak-anak tetap mengikuti ujian sekolah, dan kami bekerja bersama dinas sosial, kepolisian, serta instansi terkait lainnya,” jelasnya.
Brigjen Wahyu menegaskan bahwa program tersebut tidak mengandung unsur militeristik. “Fokusnya adalah pada pembentukan kepribadian dan karakter, bukan latihan militer. Ini pun lazim dilakukan di berbagai institusi pembinaan anak lainnya,” pungkasnya. (*)
