TASIKMALAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Habib Qosim Nurwahab, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD dr Soekardjo. Ia menilai persoalan yang membelit rumah sakit tersebut sangat kompleks, mulai dari sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM), hingga tata kelola manajemen.
Dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar), mencuat dua opsi utama terkait keberlangsungan pengelolaan RSUD dr Soekardjo, yakni tetap dikelola Pemerintah Kota atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Habib mempertanyakan efektivitas dari opsi pengalihan tersebut. Menurutnya, belum ada jaminan bahwa pengambilalihan oleh Provinsi akan menyelesaikan masalah atau mensejahterakan para pegawai.
BACA JUGA : Dukung Mutu Pendidikan, SMPN Satu Atap 4 Cipatujah Terima Bantuan Rehabilitasi Gedung
“Yang saya takutkan, hal sepele kemarin saja sudah membuat kegaduhan besar. Apalagi kalau sekarang diambil alih oleh Provinsi. Takutnya dari daerah lain masuk ke sini, lalu bagaimana nasib tenaga kerja lokal?” ungkapnya.
Habib menyatakan bahwa masyarakat tidak akan terlalu mempermasalahkan siapa pengelola rumah sakit, baik itu Pemerintah Kota maupun Provinsi. Yang terpenting bagi masyarakat adalah mutu pelayanan.
Ia juga menekankan bahwa jika pengambilalihan oleh Provinsi benar-benar terjadi, hal itu akan berdampak buruk pada citra Pemerintah Kota Tasikmalaya, baik di mata Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
“Kalau sampai terjadi, citra Pemerintah Kota Tasikmalaya ini mau dikemanakan?” tegasnya.
Atas dasar itu, Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menyatakan komitmennya untuk bersama-sama menyelamatkan RSUD dr Soekardjo agar tetap dikelola dan dibenahi oleh Pemerintah Kota. (rzm)
