TASIKMALAYA – Koalisi Mahasiswa Rakyat Tasikmalaya (KMRT) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Bupati Tasikmalaya dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Suasana sempat memanas ketika masa aksi tidak diperbolehkan masuk ke area pusat pemerintahan. Setelah mahasiswa membakar ban dan replika mayat, aparat kepolisian akhirnya membuka akses hingga massa dapat bergerak ke Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, (10/12/2025).
Ketua KMRT, Ahmad Ripa, menyebut peringatan Hakordia harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, terutama dalam hal pencegahan korupsi.
Ripa menyoroti turunnya skor Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 menjadi 69,33 persen, yang dinilainya menandakan melemahnya tata kelola dan komitmen antikorupsi di birokrasi daerah.
Menurutnya, korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga merusak proses demokrasi.
“Demokrasi di daerah ini ikut ‘dikorupsi’. Banyak kebijakan tidak berpihak pada rakyat, tetapi pada segelintir kelompok berkepentingan,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi sorotan mahasiswa adalah dugaan persoalan dalam manajemen Badan Layanan Umum Daerah MBG. KMRT menilai pengelolaan MBG tidak transparan dan rawan konflik kepentingan.
Ripa menyebut adanya anggota DPRD yang diduga memiliki bisnis terkait operasional MBG.
“Ada anggota DPRD yang punya empat dapur terkait usaha MBG,” katanya.
Mahasiswa juga mengungkap dugaan markup sejumlah komoditas yang dikelola MBG, termasuk harga susu.
KMRT turut menyoroti proyek infrastruktur yang setiap tahun disebut tidak pernah lepas dari temuan kekurangan volume pekerjaan. Mereka membawa data pengembalian anggaran sebagai bukti adanya pola masalah yang berulang.
BACA JUGA : Perombakan Birokrasi Tasikmalaya: 215 Pejabat Dilantik, Integritas Jadi Sorotan
2022: 19 titik proyek mengembalikan anggaran
2023: 12 ruas jalan dinyatakan bermasalah
2024: 8 titik kembali melakukan pengembalian anggaran
Ripa menegaskan kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kualitas pembangunan.
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) turut dikritik karena dinilai minim sosialisasi, sehingga memicu konflik dengan masyarakat.
Selain itu, mahasiswa mendesak Pemkab menindak tegas praktik pertambangan ilegal yang dinilai belum optimal penanganannya. Persoalan sampah dan layanan publik tingkat kecamatan/desa juga disebut masih jauh dari standar ideal.
KMRT mengklaim telah berkontribusi mengungkap berbagai indikasi penyimpangan anggaran, salah satunya pada rehabilitasi ruang kelas SD Ciodeng, yang disebut mengalami kekurangan volume pekerjaan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp16 juta.
Dalam tuntutannya, KMRT meminta Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya membuka seluas-luasnya informasi publik terkait pengelolaan anggaran dan pengawasan pembangunan.
“Korupsi adalah musuh bersama. Pemerintah harus tegas, transparan, dan tidak menutup mata terhadap persoalan yang kami sampaikan,” tegas Ripa.
