TASIKMALAYA – Janji bekerja di luar negeri dengan gaji besar pernah menjadi harapan bagi sebagian warga Kabupaten Tasikmalaya. Namun, bagi tidak sedikit dari mereka, harapan itu justru berubah menjadi mimpi buruk setelah terjerat praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
BACA JUGA : Pemkab Tasikmalaya Buka 400 Kuota Kerja Resmi ke Turki, Tanpa Biaya Awal
Berangkat tanpa prosedur resmi dan minim informasi, sejumlah warga Tasikmalaya menjadi korban TPPO di luar negeri, termasuk di Kamboja. Pengalaman pahit itulah yang kini mendorong Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengambil langkah nyata agar kejadian serupa tidak terulang.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, mengakui bahwa keinginan masyarakat untuk memperbaiki ekonomi sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Banyak warga kita berangkat kerja ke luar negeri tanpa prosedur, akhirnya menjadi korban TPPO,” ujar Asep, (14/1/2026).
Sebagai bentuk kehadiran negara, Pemkab Tasikmalaya menghadirkan Job Fair kerja luar negeri yang resmi dan terverifikasi, membuka akses informasi yang selama ini sulit dijangkau masyarakat. Salah satunya adalah peluang kerja di Turki yang disampaikan langsung oleh perwakilan negara tersebut.
“Informasi ini disampaikan sebenar-benarnya dan sevalid mungkin, supaya masyarakat tidak lagi tersesat dan tertipu,” kata Asep.
Pemkab Tasikmalaya tidak ingin warganya kembali mencari jalan pintas demi bekerja di luar negeri. Pemerintah berkomitmen membuka kerja sama dengan negara-negara yang benar-benar menyiapkan lapangan kerja legal dan melindungi pekerja migran Indonesia.
Di balik kebijakan itu, ada harapan besar untuk memutus mata rantai TPPO sekaligus mengangkat kesejahteraan warga. Dari komunikasi yang dilakukan, tersedia hingga 500 ribu lowongan kerja di berbagai sektor, mulai dari perhotelan, tenaga teknis kelistrikan, tenaga medis, hingga pengemudi.
Pemkab Tasikmalaya menargetkan dapat mengisi sekitar dua persen dari peluang tersebut, atau setara 40 ribu warga, sebagai upaya nyata mengurangi angka kemiskinan.
“Kami ingin masyarakat bekerja dengan aman, terlindungi, dan pulang membawa harapan, bukan luka,” pungkas Asep. (Rizky Zaenal Mutaqin)
