TASIKMALAYA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul membeberkan rancangan kurikulum Sekolah Rakyat (SR) yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026. Ia menyebut kurikulum tersebut dirancang secara kolaboratif oleh tiga pihak, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), serta Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat.
“Kurikulum sudah sangat siap, dirancang oleh Dikdasmen dan juga Dikti, kemudian Satgas menyusunnya dengan baik dan lengkap,” ujar Gus Ipul, (14/7/2025), dikutip dari detik.com.
BACA JUGA : Kementerian PUPR Tinjau Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Karangnunggal Tasikmalaya
Kurikulum Tailor-Made: Disesuaikan dengan Kebutuhan Anak
Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat menerapkan kurikulum tailor-made—yaitu kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika sosial peserta didik di lingkungan masing-masing. Kurikulum ini mengintegrasikan tiga muatan utama, yakni:
-
Kurikulum Persiapan (Learner Preparatoal)
Fokus pada pemetaan bakat dan kesiapan siswa melalui asesmen fisik, mental, dan akademik. Tahap ini menjadi landasan awal sebelum memasuki proses belajar utama. -
Kurikulum Sekolah Formal
Mengacu pada standar nasional pendidikan, terdiri dari:-
Intrakurikuler
-
Kokurikuler
-
Ekstrakurikuler
-
-
Kurikulum Asrama (Boarding)
Bertujuan membentuk karakter dan kepemimpinan siswa. Materi yang diberikan meliputi nilai-nilai spiritual, nasionalisme, serta kemampuan berbahasa dan komunikasi.
Dalam pelaksanaannya, pendidikan karakter menjadi elemen penting di Sekolah Rakyat. Menurut Gus Ipul, seluruh pengajar pendidikan karakter berasal dari Kementerian Agama, bukan direkrut secara terpisah oleh Kemensos.
“Kami tidak merekrut guru khusus untuk pendidikan karakter. Semua gurunya dari Kementerian Agama, baik untuk siswa beragama Islam maupun agama-agama lain,” tegasnya.
Kolaborasi Antarkementerian: 1.554 Guru Disiapkan
Sebagai program lintas kementerian, pengelolaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai pihak. Dalam hal penyediaan tenaga pendidik, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendistribusikan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memanfaatkan guru honorer yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk memenuhi kebutuhan pengajar di SR.
“Sudah sekitar 1.554 guru kami siapkan, baik dari distribusi ASN maupun honorer yang lulus PPG,” terang Rini. (LS)
