TASIKMALAYA – Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar kembali mengemuka di tengah dinamika internal partai berlambang pohon beringin tersebut. Kabar ini semakin santer menyusul desakan dari akar rumput yang menilai kepemimpinan Bahlil Lahadalia perlu dievaluasi, terutama setelah penurunan suara Golkar dalam Pemilu 2024.
Politikus senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menyatakan dukungannya terhadap dorongan Munaslub jika syarat-syarat tertentu memang terpenuhi. Menurutnya, mekanisme Munaslub sudah diatur dengan jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Ada empat unsur yang memungkinkan Munaslub digelar,” ungkap Ridwan dalam keterangannya, (7/8/2025), dikutip dari RMOL. “Pertama, apabila ketua umum melanggar AD/ART. Kedua, jika melakukan tindak pidana. Ketiga, berhalangan tetap seperti meninggal dunia atau sakit berat yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan tugas. Dan keempat, jika ketua umum mengundurkan diri.”
BACA JUGA : Isu Munaslub Golkar Mencuat, Bahlil Bungkam, Nusron Angkat Bicara
Lebih lanjut, Ridwan menegaskan bahwa wacana Munaslub sebenarnya bukan hal baru. Ia mengungkapkan bahwa sejak Bahlil ditunjuk sebagai ketua umum Golkar, suara-suara dari bawah sudah mulai muncul menyuarakan kekecewaan.
“Banyak kader di bawah merasa suara Golkar berkurang. Mereka rutin menghitung suara Golkar dari tingkat desa. Ketika hasilnya menunjukkan penurunan, maka muncullah ketidaksenangan dan desakan dari daerah-daerah agar diadakan Munaslub,” kata Ridwan.
Meski demikian, Ridwan menilai dinamika semacam ini justru memperlihatkan kekuatan partai. Ia menyebut bahwa Golkar adalah partai yang “tahan banting” terhadap berbagai tekanan dan gesekan politik.
“Golkar itu disenggol malah mekar. Justru makin banyak gesekan, akar partai ini makin kuat. Buat saya, isu Munaslub adalah hal biasa. Jadi kalau mau jadi ketua umum Golkar, ya harus kuat senggol-senggolan. Kalau tidak kuat, ya jangan jadi ketum,” ujarnya berseloroh.
Isu Munaslub ini mencuat bersamaan dengan kabar adanya restu kepada Nusron Wahid, salah satu tokoh muda Golkar yang kini menjabat Menteri ATR/Kepala BPN. Disebut-sebut, Nusron telah dipanggil ke Hambalang untuk mendapatkan restu sebagai pengganti Bahlil di kursi Golkar-1, dan Munaslub direncanakan digelar sebelum pergantian tahun.
Namun, Nusron Wahid membantah keras adanya rencana Munaslub maupun restu dari istana. Ia menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan tidak pernah menjadi pembahasan resmi di lingkungan pemerintahan.
“Saya tegaskan, tidak ada pembahasan soal Munaslub di istana. Itu hoaks. Saya tetap fokus menjalankan amanah sebagai Menteri ATR/Kepala BPN,” tegas Nusron dalam pernyataannya.
Sementara itu, elite-elite Golkar lainnya masih memilih untuk menahan komentar. Namun situasi ini menunjukkan bahwa dinamika internal partai tetap berjalan panas, dan arah kepemimpinan partai ke depan masih menjadi perbincangan hangat di kalangan kader.
Apakah Munaslub benar-benar akan digelar? Ataukah isu ini hanya sebatas manuver politik menjelang tahun politik 2029? (LS)
