TASIKMALAYA – Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan reformasi besar-besaran agar demokrasi di Indonesia berjalan secara jujur, adil, dan transparan.
BACA JUGA : Kasus Dugaan Korupsi Pupuk Bersubsidi di Tasikmalaya Terus Diusut, BPKP Diminta Audit
“Kalau mau demokrasi ke depan menjadi jujur, adil dan transparan, rombak total struktur KPU agar tidak jadi sarang tuyul berjamaah,” tegas Faizal melalui akun X pribadinya, (17/9/2025).
Pernyataan Faizal muncul setelah KPU resmi membatalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025. Aturan itu sebelumnya menetapkan 16 dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan.
Pencabutan aturan tersebut disampaikan langsung Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dengan alasan untuk mencegah persepsi negatif terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
KPU juga membantah isu yang menyebut keputusan itu diterbitkan demi melindungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, Faizal menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele, terutama terkait polemik ijazah calon presiden dan wakil presiden yang sempat memicu perdebatan publik.
“Soal isu ijazah Capres-Cawapres yang disemburkan oleh KPU, perlu disikapi serius. Tersimpan jejak kejahatan luar biasa,” ujarnya.
Menurut Faizal, pembatalan aturan tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Ia mendesak adanya perombakan menyeluruh di tubuh KPU agar integritas lembaga terjaga dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu tidak terus menurun. (LS)
