TASIKMALAYAKU.ID – Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah digarap oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Ia menekankan pentingnya transparansi penuh dalam proyek ambisius yang ditargetkan selesai pada Agustus 2025 itu.
Puan menyatakan bahwa DPR, khususnya Komisi X, ingin tahu secara detail bagaimana mekanisme dan proses penulisan ulang tersebut dijalankan.
“Kami akan minta penjelasan lengkap dari pemerintah. Jangan sampai sejarah ditulis ulang tapi malah jadi kabur arah dan maknanya,” ujarnya (20/5/2025).
Ia juga mengingatkan agar proses ini tidak dijadikan alat untuk menyeleksi fakta sejarah secara sepihak. “Fakta sejarah itu tidak selalu manis. Yang pahit pun harus tetap dicatat dan diakui,” tegasnya, dikutip dari cnnindonesia.
BACA JUGA : PHK Meningkat Tajam! Pemerintah Akui Tidak Bisa Cegah Semua, Ini Daerah Paling Banyak
Sikap waspada DPR tampaknya beralasan. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengaku bahwa pihaknya belum pernah berdiskusi atau mendapat laporan resmi dari Kementerian Kebudayaan soal proyek ini.
Hal serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi X dari Fraksi PDIP, Mercy Barends, yang menilai belum ada komunikasi yang memadai antara Kemenbud dan legislatif.
Di sisi lain, Fadli Zon memastikan bahwa proyek penulisan ulang ini bukan untuk merevisi semua bagian sejarah. Ia menyebut perubahan hanya akan terjadi pada narasi seputar era kolonialisme.
Sedangkan peristiwa-peristiwa besar seperti tragedi 1965 dan reformasi 1998 tetap akan ditulis sebagaimana mestinya.
Fadli juga mengungkapkan bahwa proyek ini melibatkan sekitar 100 sejarawan dan peneliti, dengan Prof. Susanto Zuhdi, Guru Besar Sejarah dari Universitas Indonesia, sebagai ketua tim. (*)
