Dinilai Atasi Krisis Pangan, Zulkifli Hasan Raih Penilaian Tertinggi sebagai Menko

TASIKMALAYAKU.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, meraih penilaian tertinggi sebagai Menko berkinerja terbaik menurut survei nasional yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) periode Mei 2025. Survei ini bertajuk “Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah”.

Dalam survei tersebut, Zulkifli Hasan memperoleh dukungan 11,3 persen responden, mengungguli Menko lainnya seperti Airlangga Hartarto (9,9%), Agus Harimurti Yudhoyono (7,0%), dan Yusril Ihza Mahendra (4,5%).

Menurut Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, tingginya apresiasi terhadap Zulkifli Hasan tak lepas dari keberhasilannya dalam menangani masalah ketahanan pangan dan distribusi bahan makanan, terutama di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang menantang.

“Kinerja Zulkifli Hasan dalam menangani isu-isu pangan yang krusial, seperti distribusi bahan pokok dan pengendalian harga, sangat dirasakan oleh masyarakat. Inilah yang membuat publik memberikan penilaian positif terhadap dirinya,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, (31/5/2025).

Zulkifli Hasan dinilai berhasil meredam gejolak harga sejumlah komoditas penting seperti beras, minyak goreng, dan cabai, yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Selain itu, berbagai program penguatan ketahanan pangan di daerah juga turut membangun persepsi positif atas kinerjanya.

Meski begitu, Dedi mengingatkan bahwa masih banyak tantangan di sektor pangan yang harus diselesaikan. Ia menekankan bahwa persepsi publik harus ditopang oleh hasil nyata di lapangan.

“Kinerja yang baik tidak cukup hanya dinilai dari persepsi. Menko Pangan harus terus berinovasi agar ketersediaan pangan nasional tetap aman, terjangkau, dan merata,” tambah Dedi, seperti dikutip rmol.id.

Survei IPO ini juga mencatat bahwa sebanyak 62,5 persen responden memilih ‘Tidak Tahu/Tidak Menjawab’, yang menurut Dedi menunjukkan lemahnya komunikasi pemerintah kepada publik.

“Angka ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan transparansi kebijakan agar masyarakat bisa menilai dengan lebih utuh,” tegasnya.