TASIKMALAYA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, mengusulkan perubahan mendasar dalam sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center, (23/7/2025), Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin menyatakan saatnya sistem politik daerah direformasi secara total.
Menurut Cak Imin, pemilihan kepala daerah secara langsung yang selama ini diterapkan perlu dievaluasi dari sisi manfaat dan mudaratnya. Ia menyampaikan pandangan tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang turut hadir dalam acara tersebut.
“Saatnya pemilihan kepala daerah dievaluasi total manfaat dan mudaratnya,” kata Muhaimin dalam pidatonya dikutip dari tempo.co.
Politikus yang juga menjabat sebagai salah satu menteri di Kabinet Prabowo-Gibran itu menilai, pemilihan kepala daerah secara langsung justru menjadi hambatan bagi efektivitas pembangunan nasional.
BACA JUGA : Pemkot Tasikmalaya Perkuat Keterbukaan Informasi Publik dan Optimalisasi SP4N-LAPOR
Ia mengusulkan agar ke depan kepala daerah dipilih secara tidak langsung, dengan dua opsi utama yaitu melalui penunjukan langsung oleh pemerintah pusat atau dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing wilayah.
“Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih DPRD-DPRD di seluruh Tanah Air,” ucapnya.
Menurut Cak Imin, sistem pilkada langsung dinilai terlalu berbelit dan menyita energi politik. Ia menyebut bahwa proses demokrasi semestinya tidak menghambat laju pembangunan nasional yang sedang didorong oleh pemerintahan saat ini.
“PKB bertekad, tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam suatu tahapan-tahapan demokrasi,” katanya.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian publik, mengingat Muhaimin sebelumnya adalah salah satu rival politik Presiden Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2024, saat maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.
Meski begitu, kini ia menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo, termasuk dalam hal konsolidasi demokrasi untuk memperkuat keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Kami berharap di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif bagi terwujudnya tujuan demokrasi, yaitu keadilan dan kemakmuran,” ujar Cak Imin.
Usulan penghapusan pilkada langsung ini diprediksi akan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat sipil dan pegiat demokrasi. Sistem pilkada langsung sendiri pertama kali diberlakukan pada tahun 2005, menggantikan model pemilihan oleh DPRD yang sebelumnya kerap dinilai tidak transparan dan rawan praktik transaksional.
Meski demikian, Cak Imin menilai bahwa perubahan sistem perlu dilakukan agar Indonesia tidak terjebak dalam euforia demokrasi prosedural tanpa hasil nyata bagi kesejahteraan rakyat. (LS)
