TASIKMALAYA – Komando Pusat Pengawasan Pemilu (Command Center) milik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI didesak untuk segera diaudit, menyusul dugaan adanya penyimpangan anggaran dalam pembangunannya.
Desakan tersebut disuarakan oleh Gerakan Bebaskan Bawaslu Dari Masalah Korupsi dalam aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat (13/6).
Mereka menyoroti dugaan permainan anggaran dalam proyek Command Center tahun anggaran 2024, yang disebut merugikan negara sekitar Rp11 miliar, sebagaimana hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BACA JUGA : Mirip di Film Action, Misi Pemindahan Nyaris Gagal: Mobil Lapas Terjungkal Bawa 15 Tahanan di Tasikmalaya
Koordinator aksi, Iqbal Fidia, menyatakan bahwa pembangunan Command Center di lantai 5 Gedung Utama Bawaslu diduga tidak sesuai prosedur dan tidak digunakan secara optimal dalam tahapan pemilu.
“Apalagi, nilai pengadaannya sangat fantastis, mencapai sekitar Rp339 miliar,” ujar Iqbal dalam pernyataan tertulisnya, dikutip dari rmol.id.
Iqbal mendesak aparat penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan Agung (Kejagung), untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran Command Center Bawaslu tersebut.
“Kami meminta KPK dan Kejagung segera memeriksa penggunaan anggaran Command Center Bawaslu tahun 2024,” tegasnya. (*)
