TASIKMALAYA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Ami Fahmi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap angka defisit anggaran sebesar Rp94 miliar dalam APBD 2025. Menurutnya, defisit tersebut muncul akibat tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah sektor, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta sumber pendapatan sah lainnya.
“Hal ini erat kaitannya dengan situasi pemerintahan yang mengalami tiga kali pemilihan, termasuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), dalam waktu yang berdekatan. Akibatnya, target PAD tidak tercapai karena perhatian perangkat daerah terpecah,” ujar Ami Fahmi dari Fraksi PKB, Selasa (22/7/2025).
Selain itu, ia menyebutkan bahwa defisit ini juga dipicu oleh membengkaknya belanja tak terduga yang tidak dapat diantisipasi saat pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif. Kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang memangkas dana transfer ke daerah, turut memperburuk kemampuan fiskal pemerintah kabupaten.
“Situasi fiskal yang kurang menguntungkan ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, khususnya pasca-pergantian kepemimpinan hasil PSU,” ungkapnya.
Ami juga menyoroti bahwa kondisi defisit anggaran dapat berdampak serius terhadap program pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah, lanjutnya, kemungkinan besar akan menunda atau mengurangi sejumlah anggaran penting seperti infrastruktur, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
BACA JUGA : H. Budi Mahmud Saputra: Pos Ronda Mancogeh Cerminan Kepedulian dan Kesadaran Sosial
Meski demikian, DPRD mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mengambil kebijakan cut off atau pemangkasan dan pengendalian belanja. Namun, Ami menegaskan agar kebijakan ini tidak diterapkan terlalu lama.
“Cut off ini memang langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal, tapi harus dikalkulasi dengan matang. Banyak pekerjaan fisik yang sudah selesai, namun belum dibayarkan. Ini bisa menimbulkan dampak buruk jika dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat segera menyelesaikan evaluasi anggaran dengan serius agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Pada prinsipnya kami memandang positif kebijakan ini, asal ada komitmen kuat untuk tidak membiarkannya terlalu lama, agar dampaknya tidak semakin luas terhadap ekonomi dan kepercayaan publik,” tutup Ami Fahmi. (rzm)
