TASIKMALAYA – Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, akhirnya angkat suara terkait sorotan publik terhadap penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp 28 miliar yang terancam habis bahkan sebelum pertengahan tahun. Dengan nada tegas, Cecep menyatakan akan mengambil langkah serius, termasuk memanggil pimpinan OPD dan mengajukan audit menyeluruh ke BPKP Provinsi Jawa Barat.
“Barusan dalam rapat pimpinan, saya minta dievaluasi, dan akan segera bersurat ke BPKP agar dilakukan audit dan investigasi. Saya ingin tahu secara rinci ke mana dan untuk apa saja dana itu digunakan,” ujar Cecep, (17/6/2025).
Cecep menyampaikan kekecewaannya setelah menerima laporan bahwa sebagian besar dana BTT justru digunakan untuk proyek pembangunan fisik yang tidak bersifat darurat.
BACA JUGA : Sinyal Politik dari Cipatujah: Bupati Tasikmalaya Menduga Ada Penghabisan Anggaran Jelang Transisi
Beberapa proyek tersebut antara lain pembangunan tanggul laut di Kecamatan Cikalong dan Cipatujah, serta pengerjaan jalan desa di Bojonggambir.
“Ini dana yang seharusnya dipakai saat terjadi bencana atau situasi darurat. Tapi malah digunakan untuk proyek seperti urugan laut dan jalan desa? Ini yang harus kita luruskan,” tegas Cecep.
Data yang diterimanya menunjukkan, proyek di Cipatujah menghabiskan Rp 4,2 miliar, di Cikalong sebesar Rp 4,6 miliar, dan di Bojonggambir Rp 1,4 miliar. Artinya, hampir Rp 10 miliar dana BTT sudah terserap hanya untuk tiga proyek itu. Bahkan, Rp 9,5 miliar di antaranya sudah cair sejak Februari 2025.
“Yang lebih membuat saya prihatin, sisanya Rp 17,6 miliar pun sudah terkontrak semua dengan pihak ketiga sejak Maret. Dengan durasi 90 hari kerja, akhir Juni ini dana akan habis total,” jelas Cecep.
Sebagai kepala daerah, Cecep menegaskan dirinya tidak akan tinggal diam dan akan mengawal proses investigasi hingga tuntas. Ia juga berjanji akan menindak tegas bila ditemukan pelanggaran dalam perencanaan maupun pelaksanaan program yang bersumber dari BTT.
“Saya tidak mau ada penyalahgunaan dana publik di bawah kepemimpinan saya. Ini soal tanggung jawab moral dan hukum,” pungkasnya. (*)
