TASIKMALAYA — Peneliti media dan politik Buni Yani mengingatkan bahwa isu ijazah Presiden Joko Widodo bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut fondasi etik dan hukum negara. Ia menilai, jika benar ijazah Jokowi terbukti palsu, dampaknya bisa sangat besar hingga memicu kekacauan nasional.
“Negara memang akan chaos bila setelah ditunjukkan ternyata ijazah Jokowi palsu, tidak diperoleh dengan cara yang sah, dan melawan hukum,” kata Buni Yani melalui akun Facebook pribadinya, Selasa, 17 Juni 2025.
Menurutnya, keaslian ijazah seorang kepala negara adalah simbol kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan ketertiban hukum. Bila ternyata dasar legalitas tersebut cacat, maka legitimasi pemerintahan pun dipertaruhkan.
“Pernyataan kuasa hukum Jokowi bahwa negara akan chaos bila ijazah ditunjukkan tidak saja berlebihan, tetapi juga tidak masuk akal, kecuali jika ijazah itu memang bermasalah,” ujarnya, seperti dikutip dari RMOL.
BACA JUGA : Rakyat Aceh Vs Geng Solo: Polemik Empat Pulau Picu Gelombang Perlawanan
Ia menambahkan, bangsa Indonesia tidak akan pernah belajar jika terus menghindari persoalan serius demi menghindari risiko jangka pendek.
“Apa pun konsekuensinya, ijazah Jokowi harus ditelusuri kebenarannya. Bangsa ini tidak akan pernah belajar bila tidak berani menghadapi risiko,” tegasnya.
Sebelumnya, kuasa hukum Presiden Jokowi, Yakup Hasibuan, menolak untuk mempublikasikan ijazah asli kliennya kepada publik maupun pihak yang meragukannya. Ia beralasan, langkah itu dapat menimbulkan kekacauan dan preseden buruk di masa depan.
“Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapa pun, kepada kepala daerah, anggota DPR, bahkan masyarakat sipil. Negara bisa chaos,” ujar Yakup (15/6/2025).
Namun bagi Buni Yani, justru potensi kekacauan hanya akan terjadi jika ketidakbenaran disembunyikan. (*)
