TASIKMALAYA – Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengkritik keras alokasi 44% Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bidang pendidikan yang digelontorkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, porsi tersebut terlalu besar dan berpotensi mengorbankan agenda utama pembangunan pendidikan nasional.
“MBG mengambil porsi yang cukup besar dari pos belanja lain, bukan sekadar dari efisiensi anggaran,” ujar Bhima, dikutip dari detikEdu, (16/8/2025).
Bhima menyoroti, dari total anggaran pendidikan Rp 757,8 triliun, Rp 335 triliun digelontorkan untuk MBG, jumlah yang bahkan melampaui alokasi sektor kesehatan Rp 244 triliun.
Kondisi ini, menurutnya, bisa menggeser prioritas penting, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga kualitas pembelajaran di sekolah maupun kampus.
“Imbasnya, demi MBG, anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan jadi dinomorduakan,” tegasnya.
Bhima, yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada dan alumni LPDP, mengingatkan bahwa program MBG seharusnya ditempatkan sebagai komplementer dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), bukan justru menggantikan strategi peningkatan mutu pendidikan.
“Kalau ini terus dipaksakan, kualitas SDM kita di masa depan bisa terancam,” katanya.
Lebih jauh, Bhima mengingatkan adanya kerentanan politik dan korupsi dari proyek sebesar ini. Ia menyinggung berbagai kasus penyimpangan hingga insiden keracunan yang pernah terjadi, yang memperlihatkan lemahnya tata kelola di lapangan.
BACA JUGA : Komisi VIII DPR Bahas Revisi UU, Mengemuka Wacana Pendirian Kementerian Haji
“Kalau tata kelola tidak diperbaiki tapi anggaran ditambah besar, MBG bisa jadi ladang korupsi,” ujarnya.
Bhima pun menegaskan tiga rekomendasi tata kelola yang menurutnya mutlak dilakukan: pengawasan berlapis dalam pengadaan, portal pelaporan publik berbasis whistleblowing system, serta larangan perusahaan terafiliasi partai politik mengelola proyek MBG.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya menegaskan program MBG akan menyasar 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita.
Ia menekankan program ini sebagai salah satu janji utama pemerintah untuk membangun layanan gizi hingga pelosok negeri.
Namun dengan kritik Bhima, tampak jelas bahwa MBG bukan hanya soal program gizi, tetapi juga menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik, prioritas pembangunan, dan risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran negara. (LS)
