TASIKMALAYA – Gelombang keresahan tengah menyelimuti para Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam rapat koordinasi terbaru, APDESI menegaskan bahwa pemberhentian dua Kepala Desa oleh Bupati Tasikmalaya telah memicu kekhawatiran serius mengenai stabilitas pemerintahan desa.
Ketua APDESI Kabupaten Tasikmalaya, Giri, menyampaikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya berdampak pada dua desa, tetapi juga pada psikologis seluruh Kepala Desa.
“Kami sangat prihatin. Ini bukan sekadar dua Kepala Desa, tapi soal ketidakpastian yang bisa terjadi kapan saja. Kalau surat kami tidak dijawab, APDESI siap audensi dan bahkan siap menggelar aksi besar,” tegasnya, (6/12/2025).
APDESI menilai bahwa pemberhentian mendadak tanpa melibatkan organisasi profesi Kepala Desa menimbulkan pertanyaan besar. Banyak Kades mulai mempertanyakan apakah mereka juga berpotensi diberhentikan secara tiba-tiba.
“Ada kekhawatiran bahwa besok-besok bisa terjadi lagi di desa lain. Ini soal keberlangsungan pelayanan masyarakat,” jelas Giri.
Karena itu, rakor APDESI memutuskan untuk menyiapkan audensi resmi bersama Bupati Tasikmalaya. APDESI akan datang dengan rombongan Kepala Desa sebagai bentuk solidaritas dan keinginan kuat untuk mendapatkan kepastian hukum maupun kebijakan.
BACA JUGA : Aksi Damai Nasional 8 Desember Ramai Dibahas, APDESI Tasikmalaya Masih Tunggu Komando DPP
Giri menegaskan bahwa APDESI bukan hadir untuk menentang, melainkan mengajak pemerintah daerah membuka ruang diskusi terbuka.
“Kami berharap Bupati lebih bijak dan membuka dialog. APDESI ini organisasi resmi, sudah sewajarnya dilibatkan sebelum keputusan besar seperti pemberhentian Kades diambil,” ujarnya.
Meski menyoroti kebijakan Bupati, APDESI tetap menekankan pentingnya kerja sama untuk membangun desa. Menurut Giri, dialog adalah langkah terbaik agar tidak terjadi miskomunikasi atau kebijakan yang mengganggu stabilitas desa.
“Mari duduk bersama. Kita perbaiki apa yang kurang, kita bangun desa-desa agar masyarakat lebih sejahtera,” tuturnya. (Rizky Zaenal Mutaqin)
