TASIKMALAYA – Gelombang demonstrasi yang memanas di Jakarta dan sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir tampaknya tidak bisa dipandang semata sebagai ekspresi spontan kekecewaan publik. Pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul justru membaca adanya “shadow connection” atau jaringan tidak resmi yang bergerak di balik layar dengan tujuan melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Adib, pola kerusuhan yang muncul menunjukkan keterorganisiran yang rapi, mulai dari isu ekonomi, PHK, hingga citra DPR yang dianggap arogan. Semua itu, katanya, hanyalah “bridging” atau jembatan untuk menciptakan delegitimasi terhadap pemerintah baru.
“Shadow connection ini penunggang gelap, terkoneksi non-formal, tujuannya menekan pemerintahan Prabowo. Kalau sampai delegitimasi, yang diuntungkan tentu kekuasaan lama,” ujar Adib, seperti dikutip dari rmol.id.
Ia bahkan menyebut jaringan itu lebih condong ke lingkaran loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang kerap disebut sebagai “Geng Solo”. Dengan begitu, aroma persaingan antar-elit makin terasa: pemerintahan baru dihadapkan pada warisan politik lama yang belum sepenuhnya hilang pengaruhnya.
BACA JUGA : Doa Bersama di Polsek Cisayong: Tokoh Agama, DPRD hingga Aparat Sepakat Jaga Kondusivitas
Serangan Balik Relawan Jokowi
Sementara itu, sebagian relawan Jokowi justru memilih menekan langsung kewibawaan Presiden Prabowo. Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menuding negara gagal menjaga keamanan saat kerusuhan terjadi di depan Gedung DPR.
“Kalau presiden tidak bisa menjamin ketertiban, lebih baik mundur demi bangsa,” tegas Suhandono.
Pernyataan keras ini seolah mengafirmasi analisis Adib: kegaduhan sosial memang bisa dimanfaatkan untuk memukul citra pemerintah sejak awal masa jabatan.
Pemerintah Pasang Sikap Keras
Di sisi lain, pemerintah tidak tinggal diam. Rapat kabinet yang dipimpin langsung Presiden Prabowo pada Minggu (31/8/2025) menghasilkan instruksi tegas kepada TNI-Polri untuk mengambil langkah terukur terhadap aksi-aksi yang berpotensi anarkis.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, tidak ada keraguan bagi aparat untuk menindak pelanggaran hukum. Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah memilih strategi hard approach: menutup ruang chaos dengan kekuatan keamanan.
Titik Pertaruhan Politik
Dari kacamata politik, dinamika ini menunjukkan adanya pertarungan wacana sekaligus perebutan legitimasi. Demonstrasi di jalanan tidak lagi sekadar kanal aspirasi, tetapi bisa menjadi alat delegitimasi kekuasaan yang sah.
Prabowo berada pada persimpangan: di satu sisi harus menenangkan publik yang diguncang isu-isu ekonomi dan politik, di sisi lain harus menghadapi kemungkinan “shadow connection” yang disebut-sebut berasal dari lingkaran kekuasaan lama.
Pertanyaannya, seberapa lama pemerintah bisa menjaga stabilitas dengan pendekatan keamanan, sementara lawan politik terus memainkan narasi kegagalan negara? (LS)
