TASIKMALAYA – Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (22/1/2026), sempat berlangsung memanas. Massa aksi menyuarakan kekecewaan karena tidak kunjung ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
BACA JUGA : Guru Madrasah Swasta Merasa Terpinggirkan dalam Skema PPPK, PGMM Tasikmalaya Minta Keadilan Negara
Ketua PMII Kabupaten Tasikmalaya, Mujib Tasela, menilai DPRD kerap menghindari audiensi dengan mahasiswa dengan cara mengganti perwakilan. Menurutnya, dialog langsung dengan pimpinan DPRD sangat dibutuhkan untuk menjawab sejumlah persoalan krusial yang menjadi perhatian publik.
Dalam aksi tersebut, PMII menyoroti tiga isu utama, yakni dugaan ketidakjelasan perizinan jaringan fiber optik, minimnya transparansi proyek MBG, serta pinjaman daerah senilai Rp230 miliar yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Mahasiswa yang identik dengan warna biru kuning itu menilai kualitas pembangunan jalan yang ada saat ini belum sebanding dengan besarnya nilai pinjaman daerah. PMII khawatir pinjaman tersebut justru berpotensi membebani masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di kemudian hari.
“Jika tuntutan kami untuk dialog langsung terus diabaikan, kami siap menduduki Gedung DPRD,” tegas Mujib di hadapan peserta aksi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, menjelaskan bahwa pinjaman daerah Rp230 miliar tidak diterima dalam bentuk uang tunai. Menurutnya, pinjaman tersebut direalisasikan dalam bentuk pekerjaan infrastruktur jalan melalui kontrak dengan perusahaan di bawah naungan BUMN, dengan proses lelang yang dilakukan di tingkat pusat.
“Pinjaman daerah itu bukan uang yang masuk ke kas daerah, tapi berupa pekerjaan pembangunan jalan,” ujar Budi.
Sementara terkait persoalan proyek fiber optik, Budi mengaku belum mengetahui secara detail dan berjanji akan membahasnya lebih lanjut bersama pihak terkait.
Ia menegaskan, masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tidak menerima dana pinjaman dalam bentuk uang, melainkan manfaat langsung berupa pembangunan infrastruktur.
“Semua prosesnya dari pusat, kita hanya menerima hasil pembangunannya,” pungkas Budi Ahdiat. (Rizky Zaenal Mutaqin)
