TASIKMALAYA – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai solusi pendidikan gratis bagi warga miskin ekstrem belum dapat dinikmati masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Di saat sejumlah daerah lain mulai menjalankan program tersebut, Tasikmalaya masih berkutat pada persoalan kesiapan fisik dan infrastruktur.
BACA JUGA : Bupati Tasikmalaya Terbitkan Surat Edaran Bantuan untuk Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, mengakui Kabupaten Tasikmalaya belum mampu mengejar target pelaksanaan yang didorong pemerintah pusat. Hingga awal 2026, Sekolah Rakyat di Tasikmalaya belum beroperasi dan baru ditargetkan berjalan pada tahun ajaran 2026/2027.
“Sekolah Rakyat memang belum dimulai. Pemerintah daerah masih fokus pada persiapan fisik agar ke depan tidak menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran,” kata Asep, (8/1/2026).
Kondisi ini membuat Tasikmalaya tertinggal dibandingkan sejumlah kabupaten dan kota lain yang telah lebih dulu merealisasikan program Sekolah Rakyat. Padahal, program ini menyasar kelompok paling rentan, yakni anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang membutuhkan akses pendidikan segera.
Saat ini, dua lokasi telah disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan seluas dua hektare di Kecamatan Leuwisari dinyatakan siap dikembangkan, sementara lokasi kedua di wilayah Cikapinis, Kecamatan Karangnunggal, masih terkendala administrasi. Namun, belum rampungnya bangunan sekolah dan infrastruktur pendukung menjadi faktor utama tertundanya pelaksanaan.
“Masalah utama masih pada kesiapan bangunan. Selama itu belum selesai, program belum bisa dijalankan,” jelas Asep.
Keterlambatan ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan daerah dalam menerjemahkan program strategis nasional ke tingkat lokal. Dorongan percepatan dari pemerintah pusat belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan anggaran, lahan, dan perencanaan teknis di daerah.
Meski demikian, DPRD menilai kehati-hatian tetap diperlukan. Asep menegaskan, pelaksanaan yang dipaksakan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi kualitas pendidikan maupun kesiapan psikologis siswa dan orang tua.
Sekolah Rakyat dirancang untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 5, dengan pembiayaan pendidikan sepenuhnya ditanggung pemerintah.
Ketertinggalan Tasikmalaya dalam merealisasikan program ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah agar tidak semakin memperlebar jarak dengan daerah lain dalam pemenuhan hak pendidikan warga miskin. (LS)
