TASIKMALAYA – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang melarang penanaman kelapa dan sawit di wilayah Jawa Barat menuai sorotan publik. Di satu sisi, kebijakan ini dipuji sebagai langkah tegas menjaga kelestarian lingkungan, namun di sisi lain memicu kekhawatiran petani dan pelaku usaha yang menggantungkan hidup dari komoditas tersebut.
Dedi Mulyadi menegaskan larangan penanaman sawit dan kelapa tersebut bertujuan melindungi ekosistem alam Jawa Barat yang dinilai tidak cocok untuk pengembangan perkebunan sawit berskala besar.
Menurut KDM, ekspansi sawit berpotensi merusak keseimbangan lingkungan, memperparah krisis air, serta meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor.
“Jawa Barat bukan wilayah ideal untuk sawit. Kita harus menjaga hutan, sumber air, dan lahan pertanian pangan agar tetap berkelanjutan,” ujar KDM dalam salah satu pernyataannya.
Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari kalangan aktivis lingkungan dan pegiat konservasi. Mereka menilai langkah tersebut sebagai kebijakan strategis untuk menekan laju kerusakan hutan dan alih fungsi lahan yang selama ini kerap terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat.
BACA JUGA : Malam Tahun Baru Berubah Mencekam, Empat Remaja Jadi Korban Pembacokan
Aktivis lingkungan juga menilai Jawa Barat lebih tepat dikembangkan sebagai daerah pertanian pangan, hortikultura, serta perkebunan ramah lingkungan yang berorientasi pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani lokal, bukan pada komoditas monokultur berskala besar seperti sawit.
Namun demikian, larangan penanaman sawit dan kelapa ini juga menuai kritik dari sebagian petani dan pelaku usaha. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat peluang ekonomi, mengingat sawit selama ini dikenal sebagai komoditas bernilai tinggi dengan hasil yang relatif stabil dibandingkan tanaman lainnya.
Sejumlah petani mengaku telah menanam sawit dalam skala kecil sebagai sumber penghidupan. Mereka berharap pemerintah daerah tidak hanya menerapkan larangan, tetapi juga memberikan solusi konkret bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat.
“Kalau dilarang, kami butuh kepastian pengganti yang jelas agar tetap bisa bertahan,” ujar salah seorang petani yang terdampak kebijakan tersebut.
Menanggapi pro dan kontra yang berkembang, KDM menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendorong pengembangan komoditas alternatif yang lebih sesuai dengan karakter wilayah Jawa Barat. Beberapa komoditas yang diprioritaskan antara lain kopi, teh, buah-buahan, serta tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan pendampingan kepada petani, baik melalui edukasi, bantuan teknis, maupun skema transisi agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan larangan penanaman sawit dan kelapa di Jawa Barat ini diprediksi masih akan menjadi perdebatan publik dalam waktu ke depan. Meski demikian, KDM menegaskan bahwa kepentingan lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang harus menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan Jawa Barat. (LS)
Sumber : jabarku.id
