TASIKMALAYAKU.ID – Mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengungkap adanya indikasi kuat bahwa polemik mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo bukan merupakan gerakan spontan, melainkan bagian dari operasi politik yang terstruktur dan sistematis.
Dalam pernyataannya, Ngabalin menyingkap bahwa ia memiliki informasi mengenai pihak-pihak yang berada di balik manuver tersebut.
Menurutnya, isu ini dikembangkan oleh sejumlah aktor politik yang secara sengaja mengorganisir narasi untuk menyerang kredibilitas Presiden dan mendeligitimasi posisi politik keluarga Presiden menjelang kontestasi politik ke depan.
“Saya tahu siapa saja yang memainkan isu ini. Bahkan ada yang pernah datang ke saya dan menyampaikan langsung keluhannya terhadap Presiden. Saya pahami motif dan arah gerak mereka,” ujar Ngabalin yang dikutip dari kanal YouTube sindonews.
Ngabalin mengaku telah berdialog langsung dengan Presiden Jokowi terkait persoalan ini. Ia memuji rekam jejak kepemimpinan Presiden yang tidak hanya menjabat sebagai Wali Kota dan Gubernur, tetapi juga sukses menyelesaikan dua periode pemerintahan nasional.
“Orang seperti Pak Jokowi, dengan catatan elektoral yang bersih dan konsisten, kok bisa difitnah dengan isu seperti ini? Ini mencerminkan kemunduran dalam etika berpolitik,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ngabalin menyayangkan praktik politik yang menurutnya telah bergeser dari substansi menuju propaganda destruktif. Ia menilai tuduhan terhadap ijazah Presiden tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga mencerminkan kebangkrutan moral dan intelektual di ruang publik.
BACA JUGA : Projo: Ijazah Jokowi Sudah Sah, Tuduhan Harus Dihentikan, Saatnya Pengadilan Buka Motif Sebenarnya
“Kita bisa nilai dari kualitas narasi yang disampaikan. Ketika argumentasi tidak berkembang dan hanya berisi hujatan, maka ini bukan kritik, tapi agitasi,” tegasnya.
Ngabalin juga menyebut adanya indikasi keterlibatan kelompok elit dalam manuver ini, termasuk kalangan akademisi, purnawirawan, dan tokoh publik yang diduga tergabung dalam upaya kolektif untuk merusak legitimasi Presiden serta menjegal prospek politik Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau benar ada profesor, doktor, atau jenderal yang terlibat, maka ini menjadi ironi besar. Mereka seharusnya menjadi penjaga nalar publik, bukan bagian dari produksi kebohongan,” sindir Ngabalin.
Sebagaimana diketahui, Kepolisian melalui Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana Presiden Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah dokumen asli, setelah dilakukan verifikasi melalui laboratorium forensik dan pemeriksaan sejumlah saksi.
Menindaklanjuti penyebaran disinformasi ini, Presiden Jokowi telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan lima individu yang dinilai berperan aktif menyebarkan tuduhan palsu, di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli forensik digital Rismon Sianipar, dan tokoh publik lainnya.
Ngabalin menutup pernyataannya dengan imbauan agar seluruh elemen bangsa menjaga kualitas demokrasi dengan mengedepankan politik beretika, rasional, dan bermartabat. (*)
